Prabowo Ungkap Sempat Ada Upaya Jual BUMN Strategis ke Asing, PT PAL, Pindad, PTDI hingga Garuda Dipertahankan
LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis pernah berada dalam posisi akan dijual kepada pihak asing. Namun, ia menegaskan telah melarang langkah tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (10/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut beberapa perusahaan strategis yang menurutnya sempat akan dilepas kepada investor asing, di antaranya PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), hingga PT Garuda Indonesia Tbk.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dibunuh, mau dijual,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Presiden, keberadaan BUMN strategis memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi maupun pertahanan nasional sehingga harus terus diperkuat, bukan dilepas kepada pihak lain.
Ia menegaskan pemerintah akan terus membangkitkan perusahaan-perusahaan strategis tersebut agar mampu menjadi tulang punggung industri nasional.
“Kita bangkitkan sekarang, kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti perkembangan industri pertahanan nasional yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan.
Ia menyampaikan bahwa PT PAL Indonesia kini telah memiliki kemampuan membangun berbagai kapal perang modern, termasuk kapal selam melalui kerja sama transfer teknologi dengan mitra internasional.
Sementara itu, PT Pindad disebut berhasil memperoleh kontrak internasional untuk penyediaan senjata bagi Arab Saudi, yang dinilai menjadi bukti meningkatnya daya saing industri pertahanan nasional di pasar global.
Selain membahas penguatan industri strategis, Presiden turut menyinggung program penataan Badan Usaha Milik Negara agar lebih efisien dan produktif.
Prabowo mengungkapkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap ribuan perusahaan BUMN beserta anak usahanya. Menurutnya, perusahaan yang tidak sehat, tidak efisien, dan terus mengalami kerugian akan ditata kembali sebagai bagian dari reformasi tata kelola BUMN.
Pemerintah menargetkan sekitar 250 BUMN yang dinilai bermasalah dapat diselesaikan hingga akhir Juli 2026, sementara proses penataan akan terus berlanjut hingga akhir tahun dengan target mencapai sekitar 800 perusahaan yang tidak lagi beroperasi secara efektif.
Langkah tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memastikan BUMN mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah berharap reformasi BUMN dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional, menjaga aset-aset strategis tetap berada di bawah kendali negara, serta mendukung pembangunan Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
