Panja SPMB Komisi X DPR Serap Aspirasi di 3 Kota, Dorong Sistem Seleksi Mahasiswa yang Lebih Adil
Jakarta — Panitia Kerja Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga kota, yakni Medan, Palembang, dan Samarinda, untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa baru agar ke depan lebih transparan, akuntabel, serta memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut penting untuk mendapatkan masukan langsung dari perguruan tinggi, mahasiswa, dan pihak terkait sebelum Panja SPMB menyusun rekomendasi perbaikan sistem seleksi.
Dalam pertemuan di Universitas Sumatera Utara, Medan, sejumlah masukan muncul terkait mekanisme penerimaan mahasiswa baru, khususnya mengenai hubungan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).
Panja SPMB menyoroti pentingnya posisi PTS dalam ekosistem pendidikan nasional. Perguruan tinggi swasta tidak seharusnya hanya dianggap sebagai pilihan kedua, karena banyak PTS saat ini telah memiliki kualitas akademik, fasilitas, dan reputasi yang semakin berkembang.
Selain Medan, aspirasi juga dihimpun dari perguruan tinggi di Palembang yang menekankan pentingnya transparansi proses seleksi. Sementara di Samarinda, perhatian lebih banyak diarahkan pada pemerataan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat di kawasan Indonesia timur.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan kajian Panja SPMB Komisi X DPR RI dalam mendorong sistem penerimaan mahasiswa baru yang mampu menghadirkan keseimbangan antara kualitas seleksi dan pemerataan kesempatan.
Ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri menjadi salah satu alasan pentingnya evaluasi sistem SPMB. Tingginya jumlah pendaftar dibandingkan daya tampung menunjukkan bahwa akses masuk pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar bagi banyak calon mahasiswa.
Selain persoalan seleksi, Komisi X DPR juga memberikan perhatian terhadap penguatan program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar dapat menjangkau mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara lebih tepat sasaran.
Panja SPMB juga mendorong adanya kejelasan jadwal dan mekanisme setiap jalur penerimaan, termasuk jalur mandiri, agar seluruh perguruan tinggi dapat melakukan persiapan secara lebih baik.
Melalui proses penyerapan aspirasi ini, Komisi X DPR berharap sistem penerimaan mahasiswa baru ke depan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga mampu memperhatikan kondisi sosial, keberagaman daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi anak bangsa.
Rekomendasi Panja SPMB nantinya diharapkan menjadi langkah perbaikan menuju sistem pendidikan tinggi Indonesia yang lebih transparan, berkeadilan, dan mampu menghasilkan generasi unggul.
