Komisi I DPR Soroti Blank Spot dan Literasi Digital, Minta BAKTI Komdigi Perkuat Pemerataan Konektivitas
BEKASI – Komisi I DPR RI menegaskan bahwa pemerataan konektivitas digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur digital juga harus diiringi peningkatan kualitas layanan, pemetaan wilayah blank spot secara akurat, serta penguatan literasi digital bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026), yang membahas evaluasi pelaksanaan program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan pembangunan konektivitas digital harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses internet yang berkualitas dan mampu dimanfaatkan secara produktif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang dapat mendukung pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Jefry Romdhony mendorong agar perluasan jaringan internet terus dipercepat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih mengalami keterbatasan akses telekomunikasi.
Ia menilai kualitas layanan internet juga harus terus ditingkatkan sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan digital tanpa kendala seperti koneksi lambat, buffering, maupun gangguan saat mengirim dan menerima data.
Selain pembangunan infrastruktur, Jefry menekankan pentingnya peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara aman, produktif, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, rendahnya literasi digital berpotensi meningkatkan risiko masyarakat menjadi korban berbagai bentuk kejahatan siber, penipuan digital, penyebaran hoaks, hingga penyalahgunaan data pribadi.
“Literasi digital sangat penting bagi masyarakat. Kalau literasinya kurang, di era digitalisasi ini masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan,” ujar Jefry Romdhony.
Komisi I DPR RI juga menilai program literasi digital perlu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, orang tua, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Pekanbaru pada November 2025, Komisi I DPR RI juga menemukan berbagai kendala dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi.
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mengungkapkan sejumlah hambatan di lapangan, mulai dari faktor cuaca, aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pembangunan, hingga lambatnya respons pemeliharaan perangkat oleh vendor yang dalam beberapa kasus membutuhkan waktu dua hingga tiga hari setelah laporan diterima.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, Komisi I DPR RI meminta BAKTI Komdigi memperkuat pemetaan titik-titik blank spot, meningkatkan keandalan infrastruktur telekomunikasi, mempercepat proses pemeliharaan jaringan, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Komisi I berharap pembangunan konektivitas digital tidak hanya memperluas akses internet, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan pemerintahan, serta pengembangan ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan literasi digital, transformasi digital nasional diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar sekaligus memperkecil kesenjangan akses teknologi di tengah masyarakat.
