Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh 5,11 Persen, Defisit APBN 2,81 Persen dan Inflasi Tetap Terkendali

JAKARTA – Pemerintah menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, serta fragmentasi perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,11 persen (year on year), didukung inflasi yang tetap rendah dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga di bawah batas aman.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyampaikan Pokok-Pokok Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98 persen serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen yang mencerminkan tetap kuatnya aktivitas investasi nasional.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 1,75 persen. Sementara itu, ekspor tumbuh 2,59 persen dan impor meningkat 3,92 persen seiring masih terjaganya aktivitas perdagangan dan kebutuhan industri dalam negeri.

Selain pertumbuhan ekonomi yang solid, pemerintah juga berhasil menjaga stabilitas harga. Tingkat inflasi sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,92 persen, masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sehingga daya beli masyarakat relatif tetap terjaga.

Indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,5 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 7,7 persen, mencerminkan efektivitas berbagai program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

Di sektor fiskal, defisit APBN Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp670,34 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Menteri Keuangan menjelaskan, total realisasi belanja negara sepanjang 2025 mencapai Rp3.535,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.502,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.032,3 triliun yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di berbagai daerah.

Sementara itu, penerimaan negara berhasil mencapai Rp2.864,8 triliun atau tumbuh sekitar 5,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi nasional yang masih mampu menopang penerimaan fiskal negara.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPR RI atas dukungan dan kerja sama dalam mengawal pelaksanaan APBN selama tahun anggaran 2025.

Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah berkomitmen memperkuat basis penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi berbagai sumber penerimaan lainnya tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan fiskal.

“Pemerintah sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi di DPR RI yang telah mendukung dan bekerja sama mengawal perjalanan APBN pada periode ini,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ke depan, pemerintah menegaskan APBN akan tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat daya tahan terhadap gejolak global, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.