Yonarmed 12 Kostrad Dukung Survei BNPP RI, Perkuat Pengawasan Jalur Tidak Resmi di Perbatasan RI–Timor Leste
BELU – Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad mendukung penuh pelaksanaan Survei Identifikasi Jalur Tidak Resmi (JTR) Perbatasan Negara Indonesia–Timor Leste yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dan sejumlah pos jajaran Satgas Pamtas di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., serta dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait yang terlibat dalam pengamanan serta pengelolaan kawasan perbatasan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pelepasan tim survei di PLBN Motaain, dilanjutkan briefing teknis dan pembagian tim beserta instrumen survei. Selanjutnya, rombongan meninjau salah satu jalur tidak resmi di sekitar Pos Motaain sebelum bergerak menuju sejumlah Jalur Tidak Resmi (JTR) dan Pos Lintas Batas (PLB) yang menjadi sasaran survei.
Dari hasil identifikasi lapangan, tim menemukan berbagai karakteristik jalur lintas tidak resmi dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan hutan, sungai, perbukitan hingga permukiman warga.
Selain itu, survei juga mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius, antara lain penyelundupan pakaian bekas, tembakau, pupuk, bahan kebutuhan pokok, hewan ternak, kendaraan bermotor, hingga aktivitas pelintas batas tanpa dokumen resmi.
Data hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan, pengamanan, serta tata kelola kawasan perbatasan negara.
Komandan Satgas Pamtas RI–RDTL Sektor Timur Yonarmed 12 Kostrad, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko, S.H., M.Han., menegaskan bahwa Satgas Pamtas akan terus bersinergi dengan BNPP RI dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami siap mendukung setiap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan kawasan perbatasan. Sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran lintas batas sekaligus menjaga kedaulatan negara,” tegas Dansatgas.
Melalui kolaborasi yang kuat antara BNPP RI, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait, diharapkan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi di sepanjang perbatasan Indonesia–Timor Leste semakin efektif sehingga mampu menekan berbagai aktivitas ilegal serta menciptakan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan berdaulat.
