Wamen Bappenas di HLPF 2026 New York Tekankan Integrasi Energi Terbarukan dan Ketahanan Pangan
NEW YORK — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menghadiri rangkaian High-Level Segment Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) di New York. Dalam rangkaian High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026, ia juga membuka side event bertajuk Leveraging Renewable Energy for Food Security through South-South and Triangular Cooperation.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), sekaligus mendorong kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, Febrian menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Menurutnya, berbagai persoalan global saat ini memiliki keterkaitan yang erat, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan, transisi energi, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi.
Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang tidak berjalan secara terpisah. Penguatan pembiayaan pembangunan, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi lintas negara menjadi bagian penting untuk memastikan agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara efektif.
Indonesia berpandangan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan global secara sendirian. Karena itu, kerja sama internasional diperlukan untuk mempercepat pertukaran pengetahuan, teknologi, pengalaman, serta sumber daya yang dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Energi Terbarukan dan Ketahanan Pangan Saling Berkaitan
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam side event tersebut adalah hubungan antara energi terbarukan dan ketahanan pangan.
Indonesia mendorong agar kedua sektor tersebut dipandang sebagai bagian yang saling terintegrasi dalam strategi pembangunan. Ketersediaan energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan dapat mendukung berbagai aktivitas dalam rantai pangan, mulai dari produksi pertanian, pengolahan hasil panen, penyimpanan, hingga distribusi.
Pengembangan energi terbarukan juga dinilai memiliki potensi untuk membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, integrasi antara kebijakan energi dan pangan menjadi semakin penting karena perubahan iklim dapat memberikan dampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan stabilitas pasokan pangan.
Karena itu, pendekatan lintas sektor diperlukan agar kebijakan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan energi, lingkungan, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya secara adil.
Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
Dalam forum yang sama, Wamen Bappenas menekankan pentingnya penguatan South-South and Triangular Cooperation sebagai salah satu instrumen untuk mendukung agenda pembangunan global setelah 2030.
Kerja sama Selatan-Selatan memungkinkan negara-negara berkembang untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik berdasarkan kebutuhan serta kondisi masing-masing.
Sementara itu, kerja sama triangular dapat mempertemukan negara berkembang dengan mitra pembangunan lainnya untuk memperkuat kapasitas dan memperluas dampak program pembangunan.
Bagi Indonesia, kerja sama tersebut menjadi salah satu jalur strategis untuk memperkuat diplomasi pembangunan sekaligus berbagi pengalaman dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, energi terbarukan, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Indonesia sendiri selama ini aktif dalam berbagai agenda kerja sama pembangunan internasional. Pengalaman yang dimiliki diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam membangun kemitraan yang lebih setara dan saling menguntungkan.
HLPF Jadi Forum Evaluasi Agenda SDGs
HLPF merupakan salah satu forum penting dalam ekosistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas perkembangan implementasi pembangunan berkelanjutan.
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil.
Bagi Indonesia, partisipasi dalam HLPF 2026 menjadi momentum untuk menyampaikan perkembangan dan tantangan pembangunan nasional sekaligus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam agenda pembangunan global.
Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil dalam pelaksanaan SDGs.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mengurangi kesenjangan.
Penguatan data dan statistik juga menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan bukti. Data yang akurat dibutuhkan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi kesenjangan, serta menentukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Indonesia Dorong Agenda Pembangunan Pasca-2030
Partisipasi Indonesia dalam forum internasional tersebut sekaligus memperlihatkan upaya pemerintah untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembentukan agenda pembangunan global ke depan.
Memasuki periode menuju agenda pembangunan pasca-2030, negara-negara di dunia menghadapi tantangan yang semakin beragam. Perubahan iklim, krisis pangan, transisi energi, ketimpangan, dan perkembangan teknologi membutuhkan respons bersama yang lebih terkoordinasi.
Indonesia mendorong agar agenda pembangunan global setelah 2030 tetap menempatkan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan sebagai landasan utama.
Dalam konteks tersebut, kerja sama antarnegara berkembang menjadi semakin strategis. Negara-negara Selatan memiliki pengalaman dan inovasi yang dapat saling dipertukarkan untuk menjawab persoalan pembangunan yang memiliki karakteristik serupa.
Bagi Indonesia, diplomasi pembangunan tidak hanya menjadi sarana untuk memperkuat hubungan internasional, tetapi juga bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika global.
Melalui keterlibatan aktif dalam HLPF, ECOSOC, dan berbagai forum pembangunan internasional lainnya, Indonesia berupaya memperkuat kontribusinya dalam membangun tata kelola pembangunan global yang lebih inklusif.
Integrasi energi terbarukan dan ketahanan pangan yang didorong dalam forum tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan lintas sektor yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan inovasi, dan memastikan pembangunan berjalan secara inklusif, Indonesia berharap agenda pembangunan berkelanjutan dapat terus dilanjutkan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global.
