Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) untuk menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya.

Menurut TB Hasanuddin, Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang memiliki tugas dan mekanisme penggunaan tertentu. Komcad bukan instrumen yang digunakan untuk menghadapi penyampaian pendapat masyarakat dalam kondisi normal.

TB Hasanuddin menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, penggunaan Komcad memiliki aturan yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Komcad digunakan dalam keadaan perang atau kondisi tertentu sesuai aturan yang berlaku. Dalam keadaan damai, Komcad hanya menjalani pembinaan dan peningkatan kemampuan,” ujar TB Hasanuddin.

Ia menilai bahwa pengerahan Komcad dalam situasi demonstrasi masyarakat dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah publik karena fungsi pertahanan negara berbeda dengan fungsi pengamanan aksi penyampaian pendapat.

Kekhawatiran Terjadi Konflik Horizontal

Pernyataan TB Hasanuddin muncul setelah adanya informasi mengenai apel siaga Komcad yang melibatkan anggota Komcad dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pertahanan.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena waktu kegiatan berdekatan dengan agenda aksi demonstrasi mahasiswa. Sejumlah pihak kemudian mempertanyakan tujuan kegiatan tersebut dan meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

TB Hasanuddin mengingatkan bahwa anggota Komcad sendiri merupakan bagian dari rakyat. Sementara mahasiswa yang menyampaikan aspirasi juga merupakan rakyat.

Menurutnya, jangan sampai muncul situasi yang dapat dipersepsikan sebagai “rakyat berhadapan dengan rakyat” karena berpotensi memperbesar ketegangan sosial.

Pentingnya Transparansi dan Kepatuhan Hukum

TB Hasanuddin menekankan bahwa setiap penggunaan unsur pertahanan negara harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Ia meminta agar pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang transparan terkait peran dan fungsi Komcad, terutama dalam kondisi damai.

Menurutnya, negara demokrasi harus mampu menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kementerian Pertahanan sebelumnya menyampaikan bahwa kegiatan Komcad merupakan bagian dari pembinaan dan tidak berkaitan dengan pengamanan aksi demonstrasi.

Namun, polemik tersebut menjadi pengingat pentingnya keterbukaan informasi agar kebijakan negara tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Ke depan, penguatan edukasi mengenai tugas, fungsi, dan batas penggunaan Komcad menjadi hal penting agar masyarakat memahami perannya dalam sistem pertahanan nasional.

Pernyataan TB Hasanuddin menjadi pengingat bahwa setiap instrumen negara harus digunakan sesuai aturan, demi menjaga demokrasi, stabilitas nasional, dan kepercayaan publik.