Kapolda Riau Tegas: Anggota Terlibat Narkoba Diusulkan PTDH, Tak Ada Ruang Bagi Pengkhianat Institusi
Viral Post – Sikap tegas ditunjukkan Kapolda Riau, Herry Heryawan, dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika di internal kepolisian. Ia menegaskan bahwa setiap anggota yang terbukti terlibat narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar, akan langsung diusulkan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan.
Kebijakan tersebut menjadi pesan keras bahwa perang terhadap narkoba bukan hanya ditujukan kepada pelaku di luar institusi, tetapi juga berlaku tanpa kompromi bagi aparat yang mengkhianati seragam dan amanah negara.
Kapolda menekankan tidak ada toleransi bagi personel yang terbukti positif dalam razia atau tes urine. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar pembersihan internal di tubuh Polda Riau demi menjaga marwah institusi serta memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
Kebijakan “bersih-bersih” itu bukan sekadar pernyataan. Pada Januari 2026, Polda Riau telah melaksanakan upacara PTDH terhadap 12 personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat dan tindak pidana, termasuk kasus penyalahgunaan narkotika.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penegakan aturan internal tidak berhenti pada slogan. Di tengah meningkatnya ancaman jaringan narkotika internasional yang menjadikan wilayah pesisir sebagai jalur masuk strategis, integritas aparat menjadi garis pertahanan pertama.
Provinsi Riau selama ini dikenal memiliki posisi geografis yang strategis, berbatasan dengan jalur perairan internasional yang rawan dimanfaatkan sindikat lintas negara. Dalam kondisi seperti itu, keterlibatan oknum aparat dipandang bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan pengkhianatan serius terhadap tugas negara.
Namun menariknya, pendekatan kepemimpinan yang diterapkan juga tidak hanya mengedepankan hukuman. Kapolda turut memberikan penghargaan kepada personel yang berhasil mengungkap kasus narkotika dalam jumlah besar.
Keseimbangan antara punishment dan reward menjadi pesan bahwa institusi tidak hanya menghukum yang salah, tetapi juga menghargai mereka yang bekerja dengan integritas dan prestasi.
Publik tentu berharap langkah tegas semacam ini tidak berhenti di tingkat wacana atau seremoni. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap aparat lahir bukan dari pidato, melainkan dari konsistensi tindakan.
Ketika pelanggar dihukum tanpa pandang bulu dan anggota berprestasi diapresiasi, maka perang terhadap narkoba tidak hanya menjadi operasi penindakan, tetapi juga gerakan membersihkan institusi dari dalam.
