Puan Maharani Terima Delegasi ANAO Australia, Perkuat Akuntabilitas Publik dan Tata Kelola Negara
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) yang dipimpin Auditor-General for Australia, Dr. Caralee McLiesh, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Australia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, serta efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan negara.
Delegasi ANAO hadir bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dipimpin Ketua BPK RI Isma Yatun. Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP serta Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Harris Turino.
Puan menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Australia sebagai mitra strategis terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, perdagangan, pendidikan, hingga penguatan kelembagaan publik. Menurutnya, kerja sama antara DPR RI, BPK RI, dan ANAO menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI memiliki amanat konstitusi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Puan menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hanya dapat dibangun melalui integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran negara.
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi sektor publik, mulai dari transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), meningkatnya ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang semakin adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
Ia menilai Australia memiliki pengalaman yang sangat baik dalam menerapkan audit kinerja berbasis prinsip Value for Money (VFM) serta penguatan integritas lembaga publik. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pengawasan keuangan negara.
Selain itu, Puan juga menggali pengalaman Australia dalam menjaga independensi parlemen dan lembaga audit sehingga keduanya dapat saling melengkapi tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi. Model tersebut dinilai penting dalam memperkuat sistem checks and balances dalam pemerintahan demokratis.
Puan mengapresiasi hubungan yang telah terjalin antara BPK RI dan ANAO, termasuk kerja sama dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, serta pelatihan auditor. Menurutnya, kolaborasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan sektor publik di kedua negara.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan ANAO saat kunjungan Komisi XI DPR RI ke Australia pada tahun sebelumnya. Hubungan yang terjalin erat tersebut diharapkan terus berkembang melalui berbagai program kerja sama yang saling menguntungkan.
Menutup pertemuan, Puan Maharani berharap kunjungan delegasi ANAO ke Indonesia mampu menghasilkan berbagai gagasan dan inovasi baru yang memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas publik, serta mempererat hubungan strategis Indonesia dan Australia demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.
