Rakyat Kehilangan Tanah, Hukum Kehilangan Arah: Kasus Koperasi Fajar Pagi Jadi Ujian Negara
Muaro Jambi — Konflik kebun sawit yang melibatkan anggota Koperasi Fajar Pagi di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, kembali menjadi sorotan publik. Kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan oleh Polres Muaro Jambi, namun hingga kini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Status penyidikan tersebut merujuk pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 9 Februari 2026 yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Dalam dokumen itu, penyidik mengusut dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau penggelapan di areal kebun milik anggota koperasi.
Kronologi Panjang Perkara
Perkara ini bermula dari dugaan penguasaan lahan oleh kelompok yang dikenal sebagai “Tim 12” sejak September 2024. Sejumlah anggota koperasi disebut kehilangan akses terhadap kebun dan hasil panen mereka.
Perjalanan hukum kasus ini tercatat sebagai berikut:
9 April 2025: Laporan diajukan ke Polda Jambi
15 April 2025: Dilimpahkan ke Polres Muaro Jambi
16 Mei 2025: Penyelidikan dimulai
9 Februari 2026: Status naik ke penyidikan
Meski telah melalui tahapan tersebut, proses hukum belum menetapkan tersangka, memunculkan pertanyaan publik terkait kepastian penegakan hukum.
Preseden Pengadilan dan Status Lahan
Konflik serupa sebelumnya pernah terjadi pada 2023, ketika klaim sepihak atas status kawasan hutan berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri Sengeti. Dalam putusan tersebut, para pelaku dinyatakan bersalah, memperkuat bahwa klaim tanpa dasar hukum tidak dapat dibenarkan.
Di sisi lain, salah satu anggota koperasi menyebut bahwa lahan tersebut telah memiliki rujukan resmi melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6132/PPTPKH Revisi III. Dalam peta pemerintah, area tersebut diklasifikasikan sebagai kawasan perkebunan.
Namun demikian, status ini tetap memerlukan verifikasi komprehensif dari instansi berwenang untuk memastikan kepastian hukum yang utuh.
Sorotan Publik : Penyidikan Tanpa Tersangka
Secara hukum, peningkatan status ke penyidikan menunjukkan adanya dugaan kuat tindak pidana. Namun belum adanya tersangka menimbulkan pertanyaan serius: apakah alat bukti belum cukup, atau terdapat kendala lain dalam proses hukum?
Kondisi ini dinilai berpotensi memperpanjang konflik dan memperburuk ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada lahan tersebut.
Desakan Kepastian Hukum
Sejumlah pihak mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mengingat konflik telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada ekonomi warga, kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak.
Kasus Koperasi Fajar Pagi kini tidak lagi sekadar sengketa lahan, melainkan telah berkembang menjadi isu penegakan hukum yang lebih luas di daerah.
Publik menanti satu hal yang paling mendasar:
kepastian,siapa yang bertanggung jawab, dan kapan hukum ditegakkan.
