Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Tegaskan Evaluasi dan Percepatan Program Prioritas

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus Presiden, serta kepala lembaga negara.

Sidang ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sekaligus memastikan percepatan kebijakan menjelang penyampaian pidato kenegaraan Presiden pada 17 Agustus 2026. Sidang Kabinet Paripurna tersebut juga menjadi yang pertama digelar dalam sekitar empat bulan terakhir setelah Presiden memimpin sidang serupa pada 13 Maret 2026.

Presiden menjelaskan bahwa sidang pertengahan tahun digelar sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja pemerintahan yang kini memasuki penghujung tahun kedua masa kerja Kabinet Merah Putih. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk melihat capaian program selama satu tahun sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian secara cepat dan terukur.

“Hari ini saya sengaja melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026, menjelang 17 Agustus 2026. Di mana sudah secara tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutan beberapa hari sebelum 17 Agustus untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa dan negara apa yang sudah dikerjakan selama satu tahun kerja itu,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih tidak boleh gentar menghadapi berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa. Menurutnya, pemerintah mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai masalah, sehingga setiap tantangan harus dihadapi dengan keberanian, kerja keras, dan tanggung jawab.

“Kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi, kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan,” tegas Presiden.

Prabowo mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, termasuk keterbatasan lapangan kerja, kemiskinan, serta ketimpangan sosial. Namun, ia menilai Kabinet Merah Putih telah bekerja dengan ritme yang cepat dan mencatat berbagai kemajuan dalam menangani sejumlah persoalan strategis.

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian Presiden adalah pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus atau melakukan tebang pilih dalam menghadapi praktik korupsi.

Presiden mengibaratkan pemberantasan korupsi seperti penanganan penyakit serius yang harus diobati hingga ke sumber persoalannya. Menurutnya, penyimpangan yang terjadi dalam program pemerintah harus ditindak secara tegas agar tidak merusak tujuan utama kebijakan yang dirancang untuk kepentingan masyarakat.

“Kita tidak akan pilih kasih. Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” tegas Prabowo.

Presiden juga menyoroti adanya kekurangan dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program besar pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar program tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari suatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, tapi apa boleh buat. Kalau itu memang penyakit, harus kita hadapi dengan sedih kita tindak,” ujarnya.

Selain pemberantasan korupsi, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap distribusi barang subsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Prabowo menegaskan bahwa barang subsidi yang disalurkan pemerintah merupakan hak masyarakat dan tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Tiap koperasi akan menyalurkan semua barang-barang subsidi, barang subsidi adalah milik rakyat, tidak boleh diperdagangkan,” ujar Presiden.

Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap rantai distribusi subsidi agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran. Pemerintah juga dituntut memastikan tata kelola koperasi berjalan transparan dan akuntabel sehingga tidak membuka ruang bagi penyimpangan.

Dalam sidang tersebut, Prabowo juga mengarahkan jajaran pemerintah untuk memperkuat upaya mencapai target Indonesia tanpa kelaparan atau zero hunger. Presiden meminta pemerintah tidak ragu belajar dari pengalaman negara lain yang dinilai berhasil menangani persoalan ketahanan pangan dan penghapusan kelaparan.

“Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain, jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brasil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke Vietnam. Belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan,” ujar Prabowo.

Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggunakan pendekatan berbasis pengalaman dan praktik terbaik dari negara lain untuk mempercepat penyelesaian persoalan pangan dan kelaparan di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026 pada akhirnya menjadi momentum konsolidasi pemerintahan di tengah perjalanan tahun kedua Kabinet Merah Putih. Evaluasi terhadap program prioritas, pemberantasan korupsi, pengawasan subsidi, hingga upaya mewujudkan Indonesia tanpa kelaparan menjadi rangkaian agenda yang menunjukkan besarnya tantangan pemerintah ke depan.

Dengan waktu pemerintahan yang terus berjalan, tantangan utama bukan hanya memastikan program telah diluncurkan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan Presiden kepada jajaran kabinet menjadi jelas: setiap persoalan harus dihadapi, setiap penyimpangan harus ditindak, dan setiap program pemerintah harus dikawal agar tujuan akhirnya tetap berpihak pada kepentingan rakyat.