Kemenkeu Sepekan: Bahas RUU APBN 2025, Buka Pasar Rakyat, dan Luncurkan Becak Listrik

Sepanjang pekan ketiga Juli 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sejumlah agenda strategis yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas fiskal sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Mulai dari pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2025 di DPR, pembukaan Pasar Rakyat Ultra Mikro (UMi) 2026 di Yogyakarta, hingga peluncuran ekosistem Becak Kayuh Listrik Wisata (Bekalista) sebagai wujud inovasi transportasi berbasis budaya.

Pada Selasa (14/7/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 (RUU P2APBN TA 2025). Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun sepanjang 2025 menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Stabilitas tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sementara inflasi berada pada level 2,92 persen. Defisit APBN 2025 tercatat 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp670,34 triliun. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 90,40 persen dari pagu yang telah ditetapkan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Juda Agung. Pembahasan RUU P2APBN menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus mengukur efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Pemerintah juga terus menggunakan instrumen APBN untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas perekonomian. Berbagai paket stimulus ekonomi disebut memiliki total nilai mencapai Rp110,7 triliun.

Fraksi-fraksi DPR RI kemudian menyetujui agar pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Beranjak ke agenda pemberdayaan ekonomi rakyat, Kamis (16/7/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka Pasar Rakyat Ultra Mikro (UMi) 2026 di kawasan Alun-Alun Kidul, Yogyakarta.

Kegiatan tersebut menghadirkan sekitar 200 pelaku UMKM binaan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Para pelaku usaha memasarkan beragam produk unggulan kepada masyarakat.

Pasar Rakyat UMi 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Kegiatan tersebut juga menghadirkan paket sembako murah, perlombaan, serta hiburan yang dapat dinikmati masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat UMKM sebagai salah satu fondasi penting perekonomian nasional. Hingga Juni 2026, pemerintah disebut telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan.

Kebijakan penguatan UMKM juga diarahkan pada peningkatan akses pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memastikan penurunan bunga pinjaman usaha mikro dari 22 persen menjadi 8 persen.

“Itu salah satu indikasi keberpihakan Bapak Presiden Prabowo terhadap ekonomi Indonesia, terutamanya ekonomi rakyat dan UMKM,” ujar Purbaya.

Masih di Yogyakarta, Menteri Keuangan bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X turut meluncurkan ekosistem Becak Kayuh Listrik Wisata atau Bekalista.

Program tersebut menyasar 80 pengemudi becak kayuh di Kota Yogyakarta dan wilayah sekitarnya yang telah melalui proses kurasi dan verifikasi. Bekalista dirancang bukan sekadar mengganti teknologi transportasi, tetapi juga menjaga becak sebagai bagian dari identitas dan budaya Yogyakarta.

Program tersebut sekaligus diharapkan mampu memberikan energi baru bagi keberlangsungan mata pencaharian para pengemudi becak. Ekosistem Bekalista dilengkapi dengan 12 stasiun pengisian daya, satu bengkel mobile, delapan baterai cadangan, serta bengkel induk yang berlokasi di SMK Negeri 3 Yogyakarta.

Pembangunan ekosistem tersebut juga melibatkan tenaga kerja lokal secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Rangkaian agenda Kemenkeu sepanjang pekan ketiga Juli 2026 memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya berbicara tentang angka penerimaan, belanja, dan defisit. APBN juga menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan kebijakan yang menyentuh sektor usaha mikro.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh program tersebut berjalan secara efektif, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat serta sinergi pemerintah pusat dan daerah, kebijakan fiskal diharapkan mampu memperkuat daya beli, membuka kesempatan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan APBN tidak hanya dapat diukur dari besarnya angka anggaran yang terserap, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari ruang sidang DPR hingga pasar rakyat dan jalan-jalan Kota Yogyakarta, kebijakan fiskal diuji untuk menjawab satu pertanyaan penting: apakah uang negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat.