Presiden Prabowo Perkuat Dukungan UMKM dan Percepat Pengentasan Kemiskinan Nasional
VIRAL POST — Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terus memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/05/2026).
Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.
Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong kementerian, lembaga, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperluas dukungan terhadap pelaku UMKM melalui berbagai program pemberdayaan dan fasilitasi usaha.
Selain itu, pemerintah juga berencana menambah alokasi anggaran khusus guna memperkuat kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif di berbagai daerah.
“Presiden memberikan perhatian besar terhadap pemberdayaan UMKM karena sektor ini menjadi penggerak utama ekonomi rakyat,” ujar Muhaimin.
Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp508,2 triliun melalui APBN untuk mendukung berbagai program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat integrasi data penerima manfaat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan secara akurat dan transparan.
Selain penguatan UMKM dan perlindungan sosial, pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas percepatan pengentasan kemiskinan.
Kebijakan itu diarahkan untuk mendukung target pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2026, sekaligus menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada tahun 2029.
Langkah strategis tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sumber informasi ini disampaikan melalui BPMI Sekretariat Presiden.
