Lanud Sri Mulyono Herlambang Perkuat Sinergi Lintas Instansi untuk Penyelesaian Aset Negara di Sumsel
PALEMBANG – Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) bersama sejumlah kementerian dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam upaya penyelesaian persoalan aset negara melalui rapat koordinasi yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan.
Rapat yang berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (20/5/2026), membahas penyelesaian persoalan double account antara Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), sekaligus merumuskan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TNI Angkatan Udara terkait pengelolaan aset.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Zulfikri Arif Purba, yang menegaskan pentingnya penyelesaian administrasi aset secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penyelesaian aset dapat berjalan dengan jelas, terarah, serta menghindari potensi permasalahan administratif maupun hukum di kemudian hari.
“Penyelesaian administrasi aset harus dilakukan sesuai prosedur sehingga seluruh proses dapat berjalan secara terukur, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan miskomunikasi antarpihak,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Forum koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Markas Besar TNI Angkatan Udara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Selain membahas sinkronisasi data aset, pertemuan juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mendukung tata kelola aset negara yang lebih akuntabel dan profesional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Fasilitas dan Konstruksi TNI AU Kolonel Tum Eli Hienson, perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, pejabat terkait dari Mabesau, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, serta Tim Aset Lanud SMH.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis menunjukkan komitmen bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan aset secara komprehensif dan berkelanjutan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset negara dan daerah guna mendukung efektivitas pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat.
Melalui sinergi yang kuat antara TNI Angkatan Udara, kementerian terkait, dan pemerintah daerah, diharapkan penyelesaian status aset dapat berjalan lebih cepat, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
