Prabowo Targetkan BUMN Tinggal 250 Perusahaan, 750 BUMN Akan Dikonsolidasikan demi Efisiensi dan Tata Kelola
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan negara secara signifikan. Target pemerintah adalah menyisakan sekitar 250 BUMN dari lebih dari 1.000 perusahaan yang selama ini tercatat berada di bawah pengelolaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026, Minggu (28/6/2026).
Menurut Presiden, langkah tersebut merupakan bagian dari program penataan dan konsolidasi BUMN agar lebih efisien, sehat secara finansial, serta memiliki tata kelola yang lebih baik.
“Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 250,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan pemborosan biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur organisasi yang besar, mulai dari direksi, komisaris hingga berbagai biaya administrasi lainnya.
“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Berapa direksi, komisaris, dan biaya overhead yang selama ini harus ditanggung. Ini uang rakyat. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead,” tegasnya.
Menurut Prabowo, efisiensi kelembagaan menjadi salah satu kunci agar perusahaan milik negara mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, meningkatkan dividen kepada negara, serta mendukung program-program strategis pemerintah.
Langkah konsolidasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMN menghadapi persaingan global, meningkatkan profesionalisme manajemen, serta mengurangi tumpang tindih fungsi antarperusahaan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kondisi BUMN mulai menunjukkan perbaikan setelah dilakukan berbagai pembenahan tata kelola. Pemerintah juga membuka peluang agar sebagian laba perusahaan negara dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan riset, inovasi, dan penguasaan teknologi nasional.
Program restrukturisasi ini menjadi salah satu agenda reformasi ekonomi pemerintah yang bertujuan menciptakan BUMN yang lebih ramping, sehat, produktif, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Pemerintah menegaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara, bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan. Setiap kebijakan akan tetap mempertimbangkan aspek pelayanan publik, keberlanjutan usaha, perlindungan tenaga kerja, serta kepentingan nasional secara menyeluruh.
