PYONGYANG — Kim Jong Un kembali dikukuhkan sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara dalam sidang Majelis Rakyat Tertinggi yang digelar di Pyongyang, Senin (23/3/2026). Pengukuhan ini menegaskan dominasi kuat Kim atas struktur kekuasaan negara tersebut sekaligus memperpanjang masa jabatannya sebagai Ketua Komisi Urusan Negara.
Sidang parlemen tahunan itu berlangsung di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Semenanjung Korea. Dalam pidato pengukuhannya, Kim menekankan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional serta meningkatkan kapabilitas militer sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Ia juga menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan tunduk terhadap tekanan sanksi internasional. Menurutnya, pengembangan kekuatan nuklir tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga kedaulatan negara.
Hasil pemungutan suara dalam sidang tersebut menunjukkan dukungan penuh dari para delegasi. Sejumlah pengamat internasional menilai hal ini sebagai indikasi konsolidasi kekuasaan internal yang semakin solid di bawah kepemimpinan Kim.
Selain pengukuhan jabatan, sidang juga membahas agenda strategis lainnya, termasuk penetapan anggaran negara serta perombakan sejumlah posisi penting di kabinet guna mempercepat program pembangunan nasional.
Terpilihnya kembali Kim Jong Un dinilai menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan luar negeri dan militer Korea Utara tidak akan mengalami perubahan signifikan.
Pemerintah Amerika Serikat bersama sekutunya di kawasan Asia Timur dilaporkan terus memantau perkembangan di Pyongyang, terutama terkait potensi uji coba senjata baru yang kerap menyertai momentum politik besar di negara tersebut.
Perkembangan ini kembali menempatkan Korea Utara sebagai salah satu fokus utama dalam dinamika keamanan global, khususnya di kawasan Asia Timur.
