DPR Setujui Hibah Kapal Induk Italia, Kritik Prosedur dan Biaya Perawatan Rp16,8 Triliun Mengemuka
JAKARTA — Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) berupa satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-26 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah DPR mendengarkan laporan Komisi I DPR RI terkait hasil pembahasan penerimaan hibah kapal induk tersebut. Dalam rapat paripurna, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan atas penerimaan hibah strategis tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menyampaikan bahwa persetujuan DPR merupakan bagian dari proses konstitusional yang harus dipenuhi dalam penerimaan hibah luar negeri. Komisi I sebelumnya telah melakukan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Mabes TNI pada 20 Juli 2026.
Menurut Budi, persetujuan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Komisi I DPR RI kemudian menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia.
Meski disetujui, proses penerimaan hibah tersebut sebelumnya mendapat sejumlah catatan kritis dari anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Ia menyoroti proses pengajuan persetujuan yang dinilai terlalu mendadak, mengingat keputusan Pemerintah Italia terkait hibah tersebut disebut telah ada sejak Mei 2024.
TB Hasanuddin menilai hibah kapal induk merupakan keputusan strategis yang memiliki implikasi terhadap pertahanan dan hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Karena itu, menurutnya, proses pembahasan seharusnya dilakukan secara lebih matang dan tidak terkesan terburu-buru.
Selain persoalan prosedur, perhatian juga tertuju pada usia kapal dan kebutuhan anggaran setelah kapal diterima Indonesia. TB Hasanuddin menyebut kapal Giuseppe Garibaldi telah berusia sekitar 40 tahun sehingga perlu dilakukan perhitungan menyeluruh terkait sisa masa pakai dan biaya operasionalnya.
Ia memperkirakan sisa usia pakai kapal tersebut dapat berada di kisaran 10 tahun. Dalam catatan yang disampaikannya, biaya operasional kapal disebut dapat mencapai sekitar 5 juta euro per bulan atau sekitar Rp101 miliar, meskipun angka tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan dan perhitungan pemerintah.
Kebutuhan anggaran retrofit atau peremajaan kapal juga menjadi perhatian. Menurut catatan yang disampaikan dalam rapat, biaya retrofit diperkirakan berada pada kisaran Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun, tergantung spesifikasi dan kebutuhan penyesuaian yang akan dilakukan.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menjadi pertimbangan penting karena pemerintah harus memastikan penerimaan hibah memberikan manfaat strategis yang sebanding dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaannya. Pengelolaan anggaran pertahanan juga harus mempertimbangkan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lainnya.
Meskipun terdapat sejumlah catatan, Komisi I DPR RI tetap menyetujui penerimaan hibah tersebut. DPR meminta agar pemerintah menyiapkan doktrin dan konsep pengoperasian yang matang sehingga kapal dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, penerimaan kapal induk tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek kepemilikan alutsista, tetapi juga memberikan manfaat berupa transfer pengetahuan dan teknologi pertahanan bagi TNI serta industri pertahanan nasional.
Kapal Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 September 2026. Jika terealisasi sesuai jadwal, kedatangan kapal tersebut akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pertahanan maritim Indonesia.
Kementerian Pertahanan menyebut keberadaan kapal tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga wilayah maritim, termasuk menghadapi berbagai tantangan keamanan laut dan mendukung operasi kemanusiaan.
Untuk mendukung pengoperasian kapal, TNI Angkatan Laut telah menyiapkan personel yang menjalani pelatihan di Italia. Sebanyak 100 personel disebut telah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan teori dan praktik pengoperasian kapal.
Pengawakan awal kapal direncanakan menggunakan skema joint crew yang melibatkan personel TNI AL dan Angkatan Laut Italia. Dalam tahap berikutnya, pengawakan diharapkan dapat beralih secara bertahap menjadi sepenuhnya dilakukan oleh personel TNI AL.
Di sisi lain, persiapan fasilitas pendukung juga dilakukan, termasuk rencana pembangunan atau penyiapan pangkalan kapal. Salah satu lokasi yang disebut dalam persiapan tersebut adalah Teluk Ratai, Lampung.
Penerimaan hibah Giuseppe Garibaldi pada akhirnya akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam memastikan keseimbangan antara kebutuhan strategis pertahanan, kemampuan anggaran negara, dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan perencanaan yang matang, pengalaman mengoperasikan kapal induk diharapkan dapat menjadi modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan maritim sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.
