JAMBI — Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan luas oleh masyarakat, Sekretaris Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Provinsi Jambi, Widya Sari, SH, mendesak pemerintah daerah agar benar-benar serius bekerja untuk rakyat dan menerapkan efisiensi anggaran secara nyata, terutama di saat kondisi sosial-ekonomi rakyat sedang sulit.
Widya Sari menegaskan bahwa situasi masyarakat Jambi hari ini membutuhkan kehadiran negara yang nyata, bukan sekadar rutinitas birokrasi atau kegiatan seremonial. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, serta beban hidup yang semakin berat harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Rakyat Jambi hari ini sedang berjuang. Banyak yang bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tetap kesulitan mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus bekerja lebih serius, lebih efisien, dan benar-benar memikirkan kepentingan rakyat,” ujar Widya Sari kepada wartawan.
Ia secara khusus menyoroti Kota Jambi, dengan mengingatkan bahwa dalam kepemimpinan pemerintahan sebelumnya, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencatat ribuan temuan terkait tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan. Fakta tersebut, menurut Widya, seharusnya menjadi pelajaran penting agar praktik serupa tidak kembali terulang.
“Kita semua tahu, Kota Jambi memiliki catatan panjang temuan BPK di masa pemerintahan sebelumnya. Ini bukan untuk membuka luka lama, tapi sebagai pengingat bahwa pengelolaan anggaran yang tidak disiplin selalu berdampak pada rakyat luas,” tegasnya.
Widya menilai, efisiensi anggaran harus dimulai dari evaluasi menyeluruh terhadap belanja daerah yang tidak menyentuh kebutuhan publik secara langsung. Ia menyebut pengeluaran seremonial, perjalanan dinas yang berlebihan, serta program-program yang minim dampak sosial perlu dikaji ulang.
“Di saat rakyat diminta berhemat, pemerintah juga harus memberi contoh. Setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat bukan milik pejabat. Maka penggunaannya harus diarahkan untuk kesejahteraan, bukan kenyamanan birokrasi,” katanya.
Sebagai bagian dari AWNI, Widya Sari menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan, menurutnya, bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik agar pemerintah tetap berada di jalur yang benar.
“Kritik adalah alarm. Pemerintah yang kuat bukan yang anti-kritik, tetapi yang mau mendengar dan memperbaiki diri. Transparansi dan akuntabilitas adalah syarat utama kepercayaan publik,” ujarnya.
Widya juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui pencitraan atau klaim keberhasilan sepihak, melainkan melalui kerja nyata yang hasilnya dirasakan langsung oleh rakyat. Ia mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, untuk lebih fokus pada penguatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Rakyat tidak butuh janji berlebihan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang terasa di dapur rumah tangga. Jika pemerintah bekerja dengan hati dan akal sehat, kepercayaan rakyat akan tumbuh dengan sendirinya,” tambah Widya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap AWNI Provinsi Jambi yang konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik. Dengan menjadikan temuan BPK di masa lalu sebagai pelajaran, AWNI berharap pemerintahan saat ini mampu membangun arah baru yang lebih bertanggung jawab.
Di akhir pernyataannya, Widya Sari mengingatkan bahwa kesulitan rakyat tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. “Saat rakyat sedang susah, negara tidak boleh absen. Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan jabatan,” pungkasnya.
Salam Perjuangan Rakyat