Utang negara selalu dibungkus dengan kalimat menenangkan, seperti untuk pembangunan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat,
tetapi yang jarang dibahas adalah siapa yang benar-benar diuntungkan dari sistem utang itu sendiri.
Utang bukan sekadar soal jumlah, melainkan soal struktur dan arah aliran uangnya. Ketika negara berutang, uang memang masuk ke kas negara,
tetapi pengembaliannya mengalir keluar dalam bentuk bunga, biaya, dan kewajiban jangka panjang.
Rakyat membayar cicilannya melalui pajak, kenaikan harga, dan pengurangan layanan publik, sementara pemberi pinjaman menerima pembayaran yang pasti dan berkelanjutan.
Dalam banyak kasus, proyek yang dibiayai utang tidak langsung meningkatkan produktivitas rakyat, tetapi lebih banyak menopang stabilitas makro dan kepentingan investor.
Ketika ekonomi global terguncang, negara berkembang ditekan untuk tetap patuh membayar, sementara rakyat diminta berhemat.
Di sisi lain, lembaga keuangan global, bank besar, dan pemegang obligasi tetap menerima bunga tanpa peduli kondisi sosial di dalam negeri.
Inilah ironi utang modern. Secara resmi disebut alat pembangunan, tetapi secara praktik sering menjadi mekanisme pemindahan kekayaan dari bawah ke atas.
Selama utang digunakan untuk menutup lubang struktural, bukan membangun kemandirian ekonomi, maka rakyat hanya menjadi penjamin risiko, bukan penerima manfaat utama.
Pertanyaannya sederhana.
Jika utang benar-benar untuk rakyat, kenapa setiap krisis selalu berujung pada pengorbanan rakyat, bukan pada renegosiasi sistem yang menguntungkan segelintir pihak global.