JAKARTA — Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, kembali mengingatkan pentingnya disiplin fiskal sebagai fondasi utama stabilitas negara. Dalam pernyataan yang disampaikan pada siniar kebijakan publik internasional, ia menegaskan bahwa negara yang gagal mengelola keuangan dengan disiplin akan menghadapi risiko serius, mulai dari krisis kepercayaan hingga ketidakstabilan ekonomi jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Oxford Policy Pod yang diproduksi oleh Blavatnik School of Government di University of Oxford, salah satu institusi akademik paling berpengaruh di dunia dalam kajian kebijakan publik.
Disiplin Fiskal: Fondasi Kepercayaan Negara
Sri Mulyani menekankan bahwa pengelola keuangan negara tidak hanya dituntut memahami aspek teknis anggaran, tetapi juga harus membangun kredibilitas institusional yang kuat. Tanpa kepercayaan pasar dan publik, kebijakan fiskal akan kehilangan legitimasi.
“Negara yang tidak disiplin secara fiskal pada akhirnya akan menghadapi kesulitan besar,” ujarnya.
Menurutnya, kredibilitas fiskal bukan sekadar angka dalam laporan APBN, melainkan refleksi dari konsistensi kebijakan, transparansi, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan negara.
Dunia Mulai Longgar, Risiko Meningkat
Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani juga menyoroti tren global yang mulai meninggalkan prinsip disiplin fiskal sebagaimana diatur dalam Maastricht Treaty ,perjanjian yang selama ini menjadi rujukan stabilitas ekonomi di kawasan Eropa, termasuk batas defisit anggaran maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang pemerintah 60% terhadap PDB.
Menurutnya, pelonggaran aturan fiskal di berbagai negara, terutama pascapandemi dan akibat tekanan geopolitik global, berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi.
“Stabilitas dan keberlanjutan adalah syarat utama pembangunan. Tanpa itu, negara akan rentan terhadap krisis,” jelasnya.
Indonesia Dinilai Tetap Terkendali
Dalam konteks Indonesia, Sri Mulyani menyebut posisi fiskal nasional masih relatif kuat dibanding banyak negara berkembang lainnya. Indonesia dinilai mampu menjaga disiplin anggaran dengan:
Defisit APBN tetap di bawah batas 3% PDB
Rasio utang pemerintah di bawah 60% PDB
Konsolidasi fiskal pascapandemi berjalan relatif cepat
Bagi negara berpendapatan menengah seperti Indonesia, stabilitas fiskal menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor, nilai tukar, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pesan Strategis bagi Masa Depan
Pernyataan Sri Mulyani mengandung pesan strategis yang lebih luas: pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja negara, tetapi oleh kualitas tata kelola keuangan.
Negara yang kuat bukan yang paling banyak berutang, melainkan yang paling kredibel dalam mengelola utangnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, disiplin fiskal bukan sekadar pilihan kebijakan , melainkan kebutuhan fundamental untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
Dan bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya mempertahankan disiplin tersebut, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyat.
