Menurut Rizkan al mubarrok Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya ,di tengah gegap gempita pangkat, gelar, dan deretan penghargaan elit pemerintahan, rakyat Indonesia menaruh harapan besar yang jauh lebih mendasar di Negara yang kaya raya akan sumber daya alam yang berlimpah ini yaitu keadilan sejati. Keadilan yang dirasakan di jalanan, di pengadilan, di ruang pelayanan publik , bukan sekadar tampilan prestise di puncak kekuasaan.

Kita hidup di negara yang secara formal menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun, indikator global dan dinamika realitas sosial-politik menunjukkan ada jurang yang terus menganga antara hukum di atas kertas dan keadilan yang dirasakan rakyat. Data publik menunjukkan bahwa meskipun skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia sedikit meningkat, posisi kita tetap rendah di ASEAN dan jauh tertinggal dari negara seperti Singapura dan Vietnam , sebuah gambaran bahwa perjuangan menegakkan hukum tanpa keberpihakan masih panjang dan penuh tantangan.

Keadilan Bukan Hanya Rumus, Tapi Realitas Hidup Rakyat

Rakyat menunggu keadilan yang nyata, bukan sekadar slogan. Ketika pejabat tinggi memperdebatkan gelar dan penghargaan , masyarakat biasa masih bergulat dengan ketidakpastian hukum , kasus korupsi besar masih mencuat, mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Skandal mega korupsi di salah satu badan usaha milik negara, yang merugikan negara triliunan rupiah, menjadi simbol bahwa keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dinikmati oleh segelintir elite.

Tak sedikit analis hukum menggarisbawahi bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah di banyak lini, termasuk ketergantungan proses yang lambat dan manipulatif, serta lemahnya independensi lembaga penegak hukum. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kekuatan uang, koneksi, dan status sosial seringkali menentukan hasil akhir suatu perkara , bukan bukti dan fakta yang objektif.

Rule of Law Yang Lemah, Dampaknya Tak Bisa Disangkal

Dalam kajian independen terhadap kondisi ketatanegaraan, fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum yang selektif dan tidak konsisten justru memperlebar jurang ketidakadilan. Sebuah analisis terhadap tata kelola pemerintahan menunjukkan bagaimana penegakan hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas telah mencederai prinsip dasar rule of law.

Kebijakan hukum yang baik tak sekadar hadir di statuta (aturan tertulis resmi ) atau pidato kenegaraan , tetapi harus dirasakan oleh rakyat kecil yang setiap hari bertemu dengan birokrasi, pelayanan publik, dan proses peradilan.

Elit Tidak Kebal Hukum , Tapi Rakyat Butuh Bukti Nyata

Protes rakyat yang terjadi baru-baru ini bukan fenomena spontan tanpa alasan. Ketika tunjangan para wakil rakyat mencapai angka yang jauh di atas daya beli rakyat biasa, serta ketika pandangan umum melihat adanya disparitas mencolok antara citra pejabat dan kesejahteraan masyarakat, kemarahan publik menjadi legitimasi moral bagi tuntutan reformasi struktural.

Keadilan sejati berarti:
tidak ada yang di atas hukum ,dari rakyat biasa sampai pejabat tertinggi,
penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan
akses pelayanan hukum yang setara bagi semua warga negara.
Ini bukan hanya idealisme ,ini adalah kebutuhan fundamental bangsa.

Reformasi Bukan Sekadar Retorika

Reformasi hukum yang digembar-gemborkan harus berakar kuat pada prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia , bukan hanya sekadar memperbaharui kitab undang-undang tanpa memancar dampaknya ke realitas sosial. Perubahan paradigma hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif harus dibarengi dengan praktik yang nyata di pengadilan dan lembaga penegak hukum.

Rakyat butuh bukti: bahwa hukum dapat melindungi, bukan menindas , bahwa keadilan adalah hak yang terjamin, bukan sekadar slogan di balik gelar panjang dan deretan penghargaan.

Pesan Akhir: Keadilan Adalah Ruh Negara

Gelar, pangkat, dan penghargaan pejabat negara boleh berkilau. Tapi jika keadilan masih jauh dirasakan oleh rakyat , maka semua itu hanya menjadi hiasan kosong yang memperdaya, bukan memerdekakan.
Keadilan bukan milik segelintir elit , keadilan adalah hak rakyat yang harus ditegakkan tanpa kompromi.

Salam Perjuangan Rakyat

Rakyat Cerdas , Rakyat Berdaulat

By Viral Post

Viral Post adalah media digital independen yang menyajikan informasi,berita,dan isu viral secara akurat dan bertanggung jawab. Kami meyakini bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi,ber hak untuk mengetahui fakta yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *