viralpost.id — Menurut analisa Rizkan al mubarrok,Sepanjang sejarah manusia kekuasaan tidak pernah berdiri di atas satu kaki. Ia selalu bertumpu pada pengetahuan tentang realitas, kemampuan membentuk kesadaran, dan daya mempertahankan eksistensi. Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera, Rizkan Al Mubarrok, memandang bahwa tiga elemen ini,intelijen, media, dan militer merupakan poros abadi yang sejak zaman kuno hingga era digital modern menentukan arah dunia.
Pandangan ini bukan sekadar refleksi politik kontemporer, melainkan kesimpulan filosofis dari perjalanan panjang peradaban manusia. Dari kekaisaran kuno hingga negara modern, dari peperangan fisik hingga perang informasi, pola kekuasaan selalu berulang dengan wajah yang berbeda namun esensi yang sama.
“Peradaban runtuh bukan karena kekurangan senjata, tetapi karena kehilangan kemampuan membaca realitas dan mengendalikan kesadaran,” ujar Rizkan.
Intelijen: Kesadaran sebagai Bentuk Kekuasaan Tertinggi
Dalam filsafat klasik, pengetahuan adalah kekuatan. Plato menyebutnya sebagai cahaya yang membebaskan manusia dari gua ilusi. Dalam konteks negara dan kekuasaan, intelijen adalah kesadaran kolektif,kemampuan untuk mengetahui apa yang tersembunyi sebelum ia menjadi nyata.
Intelijen bukan semata soal rahasia, tetapi tentang memahami struktur sebab-akibat dunia. Negara yang kuat secara intelijen mampu:
Membaca tanda-tanda sebelum krisis terjadi
Mengantisipasi perubahan sebelum ia menjadi ancaman
Bertindak sebelum lawan menyadari bahwa permainan telah dimulai
Dalam dunia modern, intelijen telah menjelma menjadi kesadaran multidimensi: ekonomi, siber, sosial, budaya, bahkan psikologis. Ia adalah pikiran negara.
“Siapa yang kehilangan kesadaran strategis, akan dikendalikan oleh kesadaran orang lain,” tegas Rizkan.
Media: Bahasa Kekuasaan dan Pembentuk Realitas
Jika intelijen adalah pikiran, maka media adalah bahasa. Dan dalam filsafat, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan alat pembentuk realitas. Apa yang tidak dinarasikan, sering kali dianggap tidak pernah ada.
Media menentukan:
Apa yang dianggap penting
Apa yang dilupakan
Apa yang diyakini sebagai kebenaran
Di era digital, media bukan lagi milik segelintir elite, tetapi medan pertempuran terbuka. Namun justru karena itulah, penguasaan narasi menjadi semakin krusial. Bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling dipercaya.
“Perang modern dimulai dari persepsi, bukan dari tembakan pertama,” kata Rizkan.
Dalam sejarah, banyak kekuasaan runtuh bukan karena kalah perang, tetapi karena kehilangan legitimasi di mata rakyat dan dunia. Media adalah penjaga sekaligus penguji legitimasi itu.
Militer: Etika Kekuatan dan Batas Kekuasaan
Militer sering dipahami sebagai kekuatan kasar. Namun dalam filsafat kekuasaan, militer adalah batas terakhir dari ketertiban. Ia bukan simbol agresi, melainkan jaminan eksistensi.
Carl von Clausewitz menyebut perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain. Dalam makna yang lebih dalam, militer adalah:
Penjaga kedaulatan
Alat pencegah kekacauan
Simbol bahwa suatu bangsa mampu mempertahankan dirinya
Namun, militer tanpa etika akan melahirkan tirani, dan militer tanpa kecerdasan akan melahirkan kehancuran. Karena itu, kekuatan militer sejati selalu berjalan berdampingan dengan kendali intelijen dan legitimasi media.
“Kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah awal dari kehancuran,” ujar Rizkan.
Tiga Poros, Satu Keseimbangan
Rizkan Al Mubarrok menekankan bahwa intelijen, media, dan militer bukan alat dominasi semata, melainkan sistem keseimbangan. Ketika satu elemen terlalu dominan tanpa kendali, lahirlah penindasan. Ketika ketiganya seimbang, lahirlah stabilitas.
Intelijen memberi arah.
Media memberi makna.
Militer memberi batas.
Ketiganya membentuk arsitektur kekuasaan yang beradab.
“Negara besar bukan yang paling menakutkan, tetapi yang paling mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan,” ungkapnya.
Kekuasaan sebagai Amanah Sejarah
Dalam pandangan Rizkan, tujuan akhir dari penguasaan intelijen, media, dan militer bukanlah dominasi kosong, melainkan tanggung jawab sejarah. Kekuatan yang tidak diarahkan pada kesejahteraan akan berbalik menjadi beban peradaban.
“Sejarah tidak mengingat siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menggunakan kekuatannya,” pungkas Rizkan.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan esai filosofis dan refleksi strategis Ketua Dewan Perwakilan AWNI DPW Sumatera Raya, disusun dalam kerangka literasi geopolitik, etika kekuasaan, dan kepentingan publik.