Bandung — Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat mencapai 95,5 persen, angka yang dinilai sangat tinggi dan mendekati rekor nasional bagi seorang kepala daerah. Temuan ini bukan sekadar statistik politik, melainkan sinyal kuat tentang legitimasi kepemimpinan di tingkat daerah yang jarang terjadi dalam demokrasi modern.
Survei dilakukan secara tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap warga Jawa Barat. Founder sekaligus peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut capaian tersebut istimewa karena meningkat dibandingkan survei 100 hari pertama pemerintahan pada Mei 2025.
“Approval rating 95,5 persen ini sangat tinggi. Bahkan naik dibandingkan hasil survei 100 hari pertama setelah pelantikan pada Mei 2025 lalu. Dengan basis yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak mudah,” ujarnya di Bandung, Senin (16/2/2026).
Jarak Kepuasan dengan Wakil Gubernur
Meski angka kepuasan gubernur mencetak rekor, terdapat jarak cukup lebar dengan tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Kepuasan publik terhadap wakil gubernur berada di atas 50 persen, namun terpaut sekitar 40 poin dari gubernur.
Perbedaan ini menjadi catatan penting dalam dinamika kepemimpinan kolektif pemerintahan daerah, karena stabilitas politik jangka panjang sering bergantung pada soliditas kepemimpinan eksekutif, bukan hanya figur tunggal.
Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Penopang
Secara keseluruhan, kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada pada rata-rata 71 persen. Dari 23 variabel layanan publik yang diuji, seluruhnya mengalami peningkatan dibanding survei sebelumnya.
Sektor yang paling menopang kepuasan meliputi:
Penyediaan listrik
Pendidikan
Kesehatan
Infrastruktur
Peningkatan jumlah dan kualitas jalan
Tingkat kepuasan di sektor-sektor tersebut berada pada rentang 80 hingga 90 persen, menunjukkan persepsi publik yang kuat terhadap pembangunan fisik dan pelayanan dasar.
Namun, sektor ekonomi masih menjadi titik lemah. Sejumlah indikator ekonomi berada di bawah 60 persen, bahkan akses peningkatan permodalan tercatat di bawah 50 persen.
“Isu ekonomi perlu menjadi perhatian serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” kata Burhanuddin.
Risiko Kultus Politik dan Momentum Perbaikan
Indikator Politik Indonesia juga mengingatkan adanya potensi efek partisan dalam penilaian publik. Tingkat kepuasan di atas 90 persen disebut sangat jarang terjadi pada kepala daerah dalam sistem demokrasi.
“Jarang sekali ada kepala daerah dengan approval rating di atas 90 persen. Ini bisa jadi rekor nasional, tetapi juga perlu diwaspadai. Jangan sampai muncul kultus politik yang tidak berbasis penilaian rasional,” ujarnya.
Ia menegaskan capaian tersebut seharusnya menjadi momentum memperkuat rasionalitas birokrasi dan membuka ruang kritik, terutama di sektor ekonomi.
“Beliau bukan nabi, bukan superman. Justru dengan angka tinggi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasionalitas politik dan memperbaiki sektor yang masih rendah, khususnya ekonomi,” tegasnya.
Modal Politik Nasional
Dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia pada November 2025, nama Dedi Mulyadi juga muncul sebagai bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi kedua, berada di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Fenomena ini memperkuat teori politik bahwa tokoh nasional yang kuat umumnya lahir dari dominasi kepemimpinan di daerah.
Dengan tingkat kepuasan mendekati sempurna, Jawa Barat kini menjadi laboratorium politik penting untuk menguji apakah popularitas dapat diterjemahkan menjadi kinerja ekonomi yang lebih kuat , sekaligus menjadi panggung awal bagi dinamika kepemimpinan nasional masa depan.
