VIRAL POST – Kinerja institusi Kejaksaan Republik Indonesia tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya sejumlah kasus kontroversial yang memicu perdebatan luas di ruang publik dan kalangan akademisi hukum.
Sorotan tersebut menguat setelah dua perkara berbeda mencuat ke publik, yakni kasus yang melibatkan Fandi Ramadhan dan Amsal Christy Sitepu.
Dalam perkara Fandi Ramadhan, jaksa penuntut umum tetap menuntut hukuman mati meskipun dalam persidangan disebutkan bahwa terdakwa hanya berstatus sebagai awak kapal dan mengaku tidak mengetahui adanya muatan narkotika.
Sementara itu, dalam perkara Amsal Christy Sitepu, jaksa juga menuai kritik setelah dalam argumentasinya menilai biaya kreatif seperti editing dan dubbing tidak memiliki nilai ekonomi. Pendapat tersebut kemudian menjadi sorotan setelah pengadilan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa.
Pakar Hukum Soroti Dugaan Masalah Sistemik
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai fenomena ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kesalahan teknis semata.
Menurutnya, terdapat indikasi masalah yang lebih dalam dalam sistem penegakan hukum, khususnya pada proses penuntutan.
Fickar bahkan menyebut kemungkinan adanya fenomena yang ia istilahkan sebagai “pasal kesepakatan”, yaitu kondisi ketika dakwaan diduga dipaksakan karena faktor tertentu di luar pertimbangan hukum yang objektif.
“Ini bukan sekadar kecerobohan teknis. Ada indikasi kegagalan sistemik dalam proses penuntutan,” ujarnya dalam sebuah diskusi hukum yang membahas polemik tersebut.
Dorongan Reformasi Internal Kejaksaan
Fickar menilai institusi penuntutan membutuhkan reformasi yang serius dan menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak semakin menurun.
Ia menyarankan perbaikan dimulai dari sistem pendidikan dan pelatihan jaksa, penguatan integritas profesional, hingga peningkatan mekanisme pengawasan internal.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang kuat, potensi konflik kepentingan di dalam institusi penegak hukum dapat terus berulang.
“Pengawasan internal harus diperkuat agar praktik yang sering disebut masyarakat sebagai ‘jeruk makan jeruk’ tidak terjadi,” katanya.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Pengamat hukum menilai polemik ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan profesionalisme dalam sistem penuntutan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Jika kontroversi dalam proses penuntutan terus berulang tanpa evaluasi serius, bukan tidak mungkin legitimasi institusi penegakan hukum akan semakin dipertanyakan oleh masyarakat.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus hukum besar di Indonesia, reformasi sistem penegakan hukum dinilai menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga rasa keadilan masyarakat.
