Viral Post – Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memperingatkan jajarannya agar tidak membuat laporan manipulatif menunjukkan adanya persoalan serius dalam komunikasi internal pemerintahan.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu menilai peringatan tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan sebagian bawahan menyajikan laporan yang dimanipulasi hanya untuk menyenangkan atasan, bukan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Menurut Hendri, kondisi tersebut membuat Presiden kerap harus turun tangan langsung menjelaskan berbagai isu publik karena tidak sepenuhnya dapat bergantung pada laporan dari bawahannya.
“Presiden sendiri sudah memperingatkan soal laporan akal-akalan ini, tapi justru itu menunjukkan ada pembusukan di lingkaran dalam. Bawahan seharusnya membantu Presiden, bukan membebani dengan data yang tidak akurat,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Ia juga menilai pola komunikasi pemerintahan saat ini berpotensi menimbulkan “darurat komunikasi”, karena banyak polemik publik yang akhirnya harus dijelaskan langsung oleh Presiden.
Hendri mencontohkan polemik program Makan Bergizi Gratis yang sempat menuai penolakan di sejumlah sekolah. Menurutnya, isu tersebut seharusnya dijelaskan oleh pejabat terkait di kabinet, bukan selalu oleh Presiden.

Ia mengingatkan bahwa jika Presiden terlalu sering muncul untuk menjelaskan berbagai polemik, hal itu berisiko menumpuk seluruh beban komunikasi politik pada satu figur.
Selain itu, di era media sosial, setiap pernyataan pejabat publik dapat dengan mudah dipotong dan disebarkan tanpa konteks, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh lawan politik.
Karena itu, Hendri menyarankan agar peran komunikasi publik lebih banyak dijalankan oleh para menteri dan pejabat terkait, sementara Presiden berfokus pada evaluasi dan pengambilan keputusan strategis.