Pendidikan selalu dijual sebagai jalan keluar. Sekolah lebih tinggi, kerja lebih baik, hidup lebih sejahtera.
Narasi ini diulang puluhan tahun, hingga ia berubah dari janji menjadi dogma. Masalahnya, realitas ekonomi hari ini membuktikan satu hal yang tidak nyaman. Pendidikan terus mahal, tetapi pekerja justru semakin murah.
Biaya pendidikan naik konsisten di atas inflasi. Uang pangkal, SPP, kursus, sertifikasi, semuanya dibayar atas nama daya saing. Namun pasar kerja tidak bergerak seirama. Upah lulusan baru stagnan.
Permintaan tenaga kerja berkeahlian tinggi tumbuh lebih lambat dibanding suplai lulusan. Hasilnya bisa ditebak. Gelar melimpah, pekerjaan layak langka.
Ini bukan kesalahan institusi pendidikan semata. Ini kegagalan sinkronisasi kebijakan. Negara mendorong masyarakat mengejar gelar, tetapi tidak membangun industri yang mampu menyerap keahlian tersebut. Pendidikan diproduksi, industri tidak disiapkan. Output ada, permintaan minim. Hukum ekonomi bekerja tanpa belas kasihan.
Akibatnya, banyak lulusan bekerja di sektor yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Produktivitas tidak optimal, upah ditekan, dan frustrasi meningkat. Pendidikan yang seharusnya menjadi tangga sosial berubah menjadi beban finansial jangka panjang. Utang keluarga muncul, pengeluaran awal hidup membengkak, dan masa depan dimulai dari posisi tertinggal.
Bandingkan dengan negara yang berhasil. Pendidikan dirancang mengikuti peta industri. Kurikulum disesuaikan kebutuhan nyata. Negara tidak hanya mencetak lulusan, tetapi menciptakan permintaan atas keahlian mereka.
Di Indonesia, pendidikan dan industri berjalan paralel, bukan terhubung.
Yang lebih problematis, kegagalan ini terlihat rapi. Tidak ada krisis besar. Tidak ada protes massal. Hanya generasi muda yang bekerja lebih keras dengan hasil yang lebih kecil. Ini bentuk ketidakadilan paling halus. Legal, sistemik, dan sulit dituding langsung.
Jika pendidikan terus dijadikan solusi tanpa membenahi pasar kerja, maka yang dihasilkan bukan kemajuan, melainkan kekecewaan terdidik. Negara tidak kekurangan orang pintar. Negara kekurangan struktur yang memberi nilai pada kepintaran itu.