JAWA BARAT — Pernyataan tajam disampaikan oleh Dedi Mulyadi dalam sebuah dialog terbuka yang membahas pengelolaan pendapatan daerah sektor kendaraan bermotor. Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan rasionalitas kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah terungkap bahwa penerimaan pajak kendaraan mencapai sekitar Rp8 triliun per tahun, sementara alokasi untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi disebut tidak sampai Rp1 triliun.
Isu ini segera menyedot perhatian publik di Jawa Barat, terutama masyarakat yang setiap tahun membayar pajak kendaraan dengan harapan mendapatkan infrastruktur jalan yang layak, aman, dan nyaman.
Ketimpangan Angka yang Memantik Pertanyaan Besar
Dalam dialog tersebut, pejabat pemerintah memaparkan komposisi pendapatan:
Rp5 triliun dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Rp3 triliun dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Namun ketika Dedi menanyakan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan provinsi, jawabannya mengejutkan: sekitar Rp900 miliar.
Perbandingan antara Rp8 triliun pendapatan dan kurang dari Rp1 triliun belanja jalan inilah yang kemudian menjadi pusat kritik. Menurut Dedi, secara logika fiskal publik, sumber penerimaan yang berasal dari aktivitas kendaraan semestinya memiliki korelasi kuat dengan kualitas infrastruktur jalan.
“Kalau masyarakat bayar pajak kendaraan, manfaat utamanya harus kembali ke jalan yang mereka pakai,” tegasnya.
Hitung-Hitungan Sederhana yang Mengguncang
Dalam paparannya, Dedi juga menyampaikan simulasi perhitungan. Jika kebutuhan total untuk memperbaiki jalan provinsi diperkirakan sekitar Rp4 triliun, maka dengan pendapatan Rp8 triliun per tahun, secara teoritis pembenahan jalan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
“Tidak perlu lima tahun. Satu tahun pun bisa selesai kalau prioritasnya jelas,” ujarnya.
Ia bahkan menambahkan bahwa dengan manajemen anggaran yang tepat, pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk melakukan lompatan pembangunan:
Pelebaran jalan provinsi
Pembangunan flyover dan underpass
Pengembangan transportasi massal seperti BRT atau LRT
Modernisasi sistem lalu lintas
Pernyataan ini secara tidak langsung membuka diskusi lebih luas mengenai efektivitas belanja daerah dan prioritas pembangunan.
Pajak sebagai Amanah, Bukan Sekadar Angka
Di bagian akhir dialog, Dedi menekankan bahwa pajak bukan sekadar instrumen pendapatan negara, melainkan amanah rakyat. Kepercayaan publik, menurutnya, dibangun dari keterbukaan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam negara dengan budaya pengawasan publik kuat, ketidakseimbangan antara pendapatan dan manfaat layanan publik dapat memicu krisis kepercayaan. Karena itu, transparansi anggaran menjadi fondasi utama legitimasi pemerintah.
“Rakyat tidak pernah keberatan bayar pajak. Yang mereka tuntut hanya satu: keadilan manfaat,” katanya.
Momentum Evaluasi Tata Kelola Anggaran Daerah
Perdebatan ini bukan sekadar polemik angka, melainkan momentum untuk mengevaluasi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Publik kini semakin kritis, menuntut keterbukaan data, rasionalitas kebijakan, serta keberpihakan anggaran pada kebutuhan riil masyarakat.
Di tengah meningkatnya kesadaran warga terhadap hak pelayanan publik, diskursus seperti ini menjadi penting sebagai pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal besarnya pendapatan, tetapi tentang keberanian menentukan prioritas.
Karena pada akhirnya, legitimasi kekuasaan tidak lahir dari angka triliunan rupiah dalam laporan keuangan ,melainkan dari jalan yang benar-benar terasa mulus di bawah roda kendaraan rakyat.
