Ketua AWNI Sumatera : Jangan Ganggu Negara Saat Berjuang Memberi Makan Rakyat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat ,terutama bagi anak-anak dan generasi muda dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia.
Di tengah berbagai dukungan sekaligus kritik terhadap pelaksanaannya, Ketua Dewan Perwakilan Sumatera Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI), Rizkan Al Mubarrok, menyampaikan pandangan tegas: ketika negara sedang berupaya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seluruh elemen bangsa seharusnya berdiri bersama menjaga keberhasilan program tersebut.
Menurut Rizkan, memastikan rakyat tidak kelaparan adalah bentuk tanggung jawab paling mendasar dari sebuah negara.
“Negara yang kuat adalah negara yang memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Jika pemerintah sedang berjuang memberi makan rakyatnya, maka seharusnya seluruh elemen bangsa mendukung. Jangan justru mengganggu upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Program MBG sendiri diposisikan pemerintah sebagai investasi sosial jangka panjang. Melalui pemenuhan gizi yang lebih baik sejak usia dini, negara berharap dapat melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif ,sebuah prasyarat penting bagi kemajuan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.
Tiga Pilar Kesejahteraan Bangsa
Dalam pandangan Rizkan, kesejahteraan sebuah bangsa tidak lahir dari retorika politik semata. Ia dibangun di atas fondasi yang jelas dan kokoh.
Ia menyebut terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar kesejahteraan rakyat.
Pertama, memastikan rakyat tidak kelaparan.
Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi merupakan fondasi dasar bagi lahirnya generasi yang sehat dan produktif.
Kedua, pendidikan yang kuat dan merata.
Pendidikan merupakan mesin peradaban yang menentukan arah masa depan sebuah bangsa.
Ketiga, infrastruktur yang kokoh untuk menopang ekonomi nasional.
Infrastruktur membuka konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat luas.
“Jika tiga pilar ini dijaga dengan baik ,rakyat tidak lapar, pendidikan kuat, dan infrastruktur menopang ekonomi, maka kesejahteraan bangsa akan tumbuh secara alami,” jelasnya.
Program Baik Harus Dijaga, Bukan Dilemahkan
Meski memberikan dukungan terhadap tujuan program MBG, Rizkan juga menegaskan bahwa setiap kebijakan besar pemerintah tentu memiliki tantangan dalam implementasinya.
Ia mengakui kemungkinan masih terdapat kelemahan dalam proses penyaluran program di lapangan. Namun menurutnya, kelemahan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan program yang memiliki tujuan besar bagi masa depan bangsa.
Sebaliknya, masyarakat dan media harus memperkuat fungsi pengawasan agar program tersebut benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.
“Mungkin masih ada kelemahan dalam penyaluran program ini. Tetapi tugas kita bersama adalah mengawasi agar program baik dari Presiden Republik Indonesia ini benar-benar sampai kepada rakyat dan tidak dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Rizkan.
Menurutnya, peran pengawasan publik ,terutama dari masyarakat sipil dan media menjadi kunci agar kebijakan yang berpihak pada rakyat tidak diselewengkan oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan.
Investasi Besar untuk Masa Depan Indonesia
Lebih jauh, Rizkan menilai program makan bergizi gratis tidak boleh dipandang semata sebagai pengeluaran anggaran negara.
Ia justru melihatnya sebagai investasi strategis bagi masa depan Indonesia.
Sejumlah negara maju telah membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini. Generasi yang sehat akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, serta daya saing yang lebih kuat di era global.
Karena itu, Rizkan mengajak masyarakat untuk melihat program ini secara lebih luas ,bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi sebagai strategi membangun masa depan bangsa.
“Memberi makan rakyat bukan sekadar kebijakan ekonomi. Itu adalah tanggung jawab moral negara,” pungkasnya.
