VIRAL POST — Pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia pada akhir 2018 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kedaulatan ekonomi nasional. Setelah hampir setengah abad dikuasai perusahaan tambang global Freeport-McMoRan, Indonesia akhirnya resmi menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51,23 persen.
Langkah strategis tersebut tidak hanya mengubah struktur kepemilikan perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama puluhan tahun menjadi perdebatan publik.
Kronologi Divestasi: Dari Kesepakatan hingga Finalisasi
Proses divestasi dimulai pada 12 Januari 2018 ketika pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan prinsip (Head of Agreement) sebagai dasar negosiasi. Tahapan krusial terjadi pada 27–28 September 2018, saat perjanjian final ditandatangani antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Freeport-McMoRan, dan Rio Tinto dengan nilai transaksi sekitar US$ 3,85 miliar atau setara kurang lebih Rp56 triliun.
Puncaknya, pada 21 Desember 2018, proses divestasi resmi selesai. Inalum sebagai holding BUMN pertambangan menjadi pemegang saham mayoritas PTFI, dengan 10 persen kepemilikan dialokasikan untuk pemerintah daerah Papua, termasuk Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua.
Perubahan Kontrak: Dari KK ke IUPK
Selain perubahan kepemilikan saham, momentum tersebut juga menandai perubahan status hukum operasi Freeport. Kontrak Karya (KK) yang berlaku sejak 1967 resmi beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan perubahan ini, perusahaan tunduk penuh pada regulasi pertambangan Indonesia, termasuk kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Perubahan rezim kontrak tersebut dipandang sebagai penguatan kedaulatan hukum negara atas sumber daya alam strategis nasional.
Dari 9% ke 51%: Perubahan Posisi Strategis Negara
Sebelum divestasi, pemerintah Indonesia hanya memiliki sekitar 9,36 persen saham, sehingga pengaruh terhadap operasional perusahaan relatif terbatas. Setelah kepemilikan mayoritas diperoleh, Indonesia memiliki kontrol lebih besar terhadap kebijakan produksi, pembagian dividen, penerimaan pajak, dan royalti.
Pengambilalihan ini juga disebut sebagai “merebut kembali” kedaulatan ekonomi karena negara kini menjadi pengendali utama atas salah satu tambang emas terbesar di dunia yang berada di wilayah Papua.
Akuisisi Bisnis, Bukan Nasionalisasi
Pemerintah menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan melalui mekanisme bisnis yang sah, bukan nasionalisasi paksa. Pendanaan diperoleh melalui skema pembiayaan internasional dengan sindikasi perbankan global, sehingga tetap menjaga kepercayaan investor dan stabilitas iklim investasi Indonesia.
Tonggak Kedaulatan Ekonomi Nasional
Momentum divestasi Freeport 2018 kini dikenang sebagai simbol keberhasilan diplomasi ekonomi dan negosiasi strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di sektor sumber daya alam.
Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, harapan besar muncul agar pengelolaan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat, sekaligus memperkuat posisi negara dalam percaturan ekonomi global.
