Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya menyatakan sikap tegas membela marwah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari narasi publik yang mereduksi kepemimpinan negara ke persoalan fisik dan ekspresi wajah.
Viralnya materi stand up komedi yang menyinggung aspek fisik pemimpin dinilai bukan bagian dari kritik substantif, melainkan pergeseran ruang demokrasi dari nalar ke ejekan. AWNI menegaskan, membela pemimpin dari hinaan bukan berarti anti-kritik, melainkan menjaga adab, martabat, dan kehormatan bangsa.
“Kami membela pemimpin yang dihina bukan karena kultus individu, tetapi karena Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara. Ketika simbol negara direndahkan, yang direndahkan adalah bangsa itu sendiri,” tegas Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya.
Kritik Substansi vs Ejekan Fisik
AWNI menegaskan perbedaan mendasar antara kritik dan penghinaan. Kritik menyasar kebijakan, keputusan, dan dampak terhadap rakyat. Sementara ejekan fisik—baik disebut ‘gemoy’, ‘ngantuk’, atau bentuk lain—adalah reduksi martabat manusia yang tidak memiliki nilai korektif terhadap pemerintahan.
“Fisik adalah ciptaan Tuhan. Mengolok fisik pemimpin berarti keluar dari wilayah kritik dan masuk ke wilayah penghinaan,” ujarnya.
Negara Hukum dan Batas Kebebasan
Kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, namun tidak bersifat absolut. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa kebebasan wajib menghormati hak dan martabat orang lain. Dalam hukum positif, penghinaan di ruang publik dan digital memiliki konsekuensi hukum.
AWNI mengingatkan bahwa humor tidak boleh dijadikan tameng untuk merendahkan martabat pemimpin negara. Demokrasi yang sehat tumbuh dari argumentasi, bukan sensasi.
Landasan Moral: Al-Qur’an dan Hadis
Sikap pembelaan ini juga berdiri di atas nilai keimanan dan akhlak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 agar kaum beriman tidak saling mengolok. Rasulullah SAW bersabda bahwa merendahkan orang lain adalah tanda kejahatan moral.
“Membela pemimpin dari hinaan adalah bagian dari menjaga akhlak publik. Ini bukan soal politik, ini soal adab,” tegas AWNI.
Seruan untuk Publik dan Seniman
AWNI menyerukan agar ruang publik dijaga sebagai ruang pendidikan demokrasi:
Kritiklah kebijakan, bukan fisik
Gunakan humor untuk mencerdaskan, bukan merendahkan
Jaga marwah pemimpin sebagai harga diri bangsa
“Kami berdiri membela pemimpin yang dihina. Bukan untuk membungkam kritik, tetapi untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya: cerdas, beradab, dan bermartabat,” tutup Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya.