Dalam setiap negara yang mengaku berpihak pada rakyat, kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar,termasuk pangan bagi anak bangsa adalah kewajiban moral dan konstitusional. Namun di tengah euforia kebijakan populis, bangsa ini diingatkan pada satu prinsip kebangsaan yang tidak boleh dilupakan: tidak ada kebijakan publik yang benar-benar gratis tanpa perhitungan tanggung jawab jangka panjang.
Memberi makan rakyat adalah kewajiban negara. Tetapi mewariskan beban ekonomi kepada rakyat di masa depan adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.
Negara Hadir, Tapi Harus Jujur
Konstitusi menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu mandat suci. Namun mandat itu menuntut kejujuran fiskal, transparansi anggaran, dan keberlanjutan kebijakan.
Rakyat berhak menerima bantuan.
Rakyat juga berhak bertanya:
dari mana sumber dananya,
bagaimana dampaknya bagi ekonomi nasional,
dan siapa yang akan menanggung bebannya di masa depan.
Kebijakan yang baik bukan hanya yang terasa manis hari ini, tetapi yang adil hingga puluhan tahun ke depan.
Utang Bukan Dosa, Tapi Bisa Menjadi Petaka
Utang negara tidak selalu salah. Ia menjadi alat ketika digunakan untuk:
memperkuat produksi nasional,
menciptakan lapangan kerja,
membangun kemandirian ekonomi.
Namun utang berubah menjadi masalah ketika dipakai untuk menciptakan ilusi kesejahteraan tanpa fondasi produktif. Dalam kondisi seperti itu, yang terjadi bukan pembangunan, melainkan pemindahan beban dari elite kebijakan kepada rakyat biasa.
Rakyat Indonesia tidak anti bantuan.
Yang ditolak rakyat adalah kesejahteraan semu yang dibayar mahal oleh generasi berikutnya.
Keadilan Antar Generasi adalah Ukuran Kebangsaan
Kebangsaan sejati tidak hanya berbicara tentang hari ini, tetapi tentang hak generasi yang belum lahir. Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan mendasar:
Apakah kebijakan ini akan membebaskan anak bangsa, atau justru mengikat masa depan mereka?
Bangsa yang besar tidak membangun popularitas dengan mengorbankan masa depan rakyatnya sendiri.
Negara Kuat Bukan Negara yang Paling Banyak Memberi, Tapi Paling Bertanggung Jawab
Kekuatan negara tidak diukur dari seberapa sering kata “gratis” diucapkan, melainkan dari:
seberapa jujur negara menjelaskan konsekuensi kebijakan,
seberapa adil negara mengelola anggaran publik,
seberapa berani negara menempatkan kepentingan jangka panjang rakyat di atas kepentingan politik sesaat.
Rakyat Indonesia bukan rakyat yang mudah dibohongi. Rakyat hanya menuntut satu hal: keadilan yang nyata, bukan janji yang rapuh.
Seruan Kebangsaan
Negara wajib hadir memberi makan rakyat hari ini.
Tetapi negara juga wajib memastikan bahwa bantuan hari ini tidak berubah menjadi beban ekonomi esok hari.
Kebangsaan bukan soal siapa yang paling cepat memberi,
melainkan siapa yang paling bertanggung jawab menjaga masa depan rakyatnya.