Viral Post — Di tengah denyut pembangunan Kota Jambi yang terus bergerak, sebuah bangunan besar berdiri sunyi di kawasan strategis kota. Gedung Bank 9 Jambi yang seharusnya menjadi simbol kemajuan sektor keuangan daerah justru berubah menjadi proyek mangkrak yang memantik pertanyaan serius publik.
Bangunan yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu kini berdiri tanpa fungsi yang jelas. Struktur megahnya seolah menjadi saksi bisu dari persoalan yang jauh lebih besar: dugaan lemahnya perencanaan, persoalan legalitas lahan, hingga tanda tanya besar mengenai akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Pertanyaan Administratif yang Belum Terjawab
Seiring waktu berjalan tanpa kejelasan penyelesaian, masyarakat mulai mempertanyakan sejumlah aspek mendasar dari proyek tersebut.
Pertama, mengapa pembangunan tetap dilanjutkan meski status tanah belum sepenuhnya bersih dari sengketa hukum.
Kedua, siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan legalitas lahan sebelum proyek pembangunan dimulai.
Ketiga, apakah proses penganggaran, perencanaan, dan pengawasan proyek telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan yang berlaku.
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi krusial, karena dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik, setiap proyek pembangunan daerah semestinya telah melalui proses verifikasi hukum dan administrasi yang ketat sebelum anggaran publik digunakan.
Pemerintah Baru Janji Telusuri Akar Masalah
Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana menyatakan akan menelusuri kembali akar persoalan pembangunan gedung tersebut.
Pemerintah berkomitmen mencari solusi agar aset daerah yang telah menghabiskan anggaran besar itu tidak terus menjadi beban keuangan daerah.
Beberapa opsi disebut tengah dikaji, mulai dari penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum hingga kemungkinan pengalihan fungsi bangunan agar tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Namun hingga saat ini, publik belum menerima penjelasan resmi mengenai langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Suara Kritis dari Kalangan Jurnalis
Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, menilai polemik gedung Bank 9 Jambi harus menjadi momentum untuk membuka secara terang proses pengambilan keputusan pembangunan tersebut.
Menurutnya, kasus ini tidak boleh berhenti pada polemik administratif semata.
“Jika benar pembangunan dilakukan ketika status lahan belum sepenuhnya bersih, maka ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga proses pengambilan keputusan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rizkan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan pembangunan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa depan.
“Pembangunan daerah tidak boleh dimulai dengan ketidakpastian hukum. Setiap proyek harus berdiri di atas landasan legalitas yang jelas, bukan sekadar keputusan administratif yang berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari,” tambahnya.
Cermin Tata Kelola Pembangunan Daerah
Kasus gedung Bank 9 Jambi yang kini mangkrak di jantung kota pada akhirnya tidak hanya menyangkut satu proyek pembangunan.
Ia menjadi cermin penting bagi tata kelola pembangunan daerah secara keseluruhan.
Dalam sistem pemerintahan yang sehat, setiap penggunaan anggaran publik harus melalui perencanaan matang, kajian hukum yang kuat, serta pengawasan yang ketat.
Ketika sebuah bangunan bernilai miliaran rupiah dapat terbengkalai hanya karena persoalan sengketa lahan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak tahap awal, maka evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan pembangunan menjadi sebuah keniscayaan.
Publik Berhak Mengetahui
Publik Kota Jambi kini menunggu kejelasan.
Mereka berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan pembangunan proyek tersebut, berdasarkan kajian apa pembangunan dijalankan, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang rakyat.
Tanpa transparansi dan keberanian membuka fakta secara utuh, bangunan megah yang kini berdiri tanpa fungsi itu berisiko menjadi monumen kegagalan tata kelola pembangunan daerah, bukan simbol kemajuan Kota Jambi yang seharusnya dibanggakan.
