AWNI Jambi Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan Selamatkan Tanjung Jabung Timur
(TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI) — Negara kembali diuji di pinggiran republik. Jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, kini bukan lagi sekadar simbol ketertinggalan pembangunan, melainkan telah menjelma menjadi hambatan serius terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Kondisi jalan yang kerap membuat ambulans terjebak di jalur vital menuju rumah sakit menunjukkan bahwa kegagalan infrastruktur telah memasuki fase darurat pelayanan publik dan berisiko mengancam keselamatan nyawa.
Situasi ini mendapat sorotan keras dari Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) DPW Provinsi Jambi. Melalui tim investigasinya, Sulthan Daeng, AWNI Jambi menilai pembiaran terhadap kerusakan jalan tersebut sebagai kelalaian serius lintas pemerintahan yang tidak boleh lagi ditutup-tutupi.
Ketika Jalan Mati, Akses Kesehatan Terputus
Sulthan Daeng menegaskan, akses menuju fasilitas kesehatan di Tanjabtim pada dasarnya sudah jauh dari permukiman warga. Namun kondisi jalan yang rusak berat membuat ambulans kerap terjebak, mogok, bahkan tidak dapat melintas sama sekali.
“Ini bukan lagi soal kenyamanan atau efisiensi. Ini soal hak dasar warga negara. Ketika ambulans tidak bisa bergerak, maka akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terputus dan berisiko mengancam keselamatan nyawa,” tegas Sulthan Daeng.
Menurutnya, setiap keterlambatan penanganan medis akibat infrastruktur yang lumpuh adalah risiko serius bagi pasien dan menjadi tanggung jawab langsung negara.
Penyumbang Devisa Nasional yang Justru Terisolasi
Ironi paling menyakitkan, lanjut Sulthan, adalah fakta bahwa Tanjabtim merupakan wilayah strategis penopang ekonomi nasional, namun justru mengalami ketertinggalan infrastruktur yang akut.
Daerah ini:
Menjadi sentra migas nasional melalui PetroChina
Memiliki komoditas ekspor unggulan: kelapa sawit, kelapa lokal, dan pinang
Menopang sektor kehutanan skala besar seperti PT Wira Karya Sakti (WKS)
Berperan sebagai gerbang maritim dan muara Sungai Batanghari, jalur utama logistik dan distribusi batubara Provinsi Jambi
“Kami menyetor devisa besar ke APBN dan menopang ekonomi nasional. Namun kenyataannya, masyarakat justru terisolasi karena infrastruktur dasar yang dibiarkan rusak. Ini adalah ketimpangan pembangunan yang nyata,” kritik Sulthan.
AWNI Jambi Layangkan Surat Terbuka ke Presiden Prabowo Yang Kami Hormati
Atas kondisi tersebut, AWNI DPW Provinsi Jambi menyatakan akan melayangkan Surat Terbuka Resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk seruan konstitusional agar pemerintah pusat segera turun tangan.
AWNI Jambi menuntut:
- Intervensi Langsung Pemerintah Pusat
Presiden diminta memastikan percepatan penanganan jalan provinsi di Tanjabtim melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
- Sinergi Total Lintas Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten, Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat harus menghentikan saling lempar tanggung jawab dan duduk bersama menyusun solusi pendanaan konkret.
- Transparansi dan Keadilan Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan keuntungan negara dari Tanjabtim wajib dialokasikan secara adil dan transparan untuk pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses layanan kesehatan.
- Penetapan Status Prioritas Nasional
Perbaikan jalan provinsi Tanjabtim harus ditetapkan sebagai prioritas strategis nasional, karena fungsinya yang krusial bagi logistik, ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
Landasan Moral: Amanah yang Tak Boleh Dikhianati
Sebagai penegasan etis, Sulthan Daeng mengingatkan bahwa pembangunan adalah amanah kekuasaan. Ia mengutip Al-Qur’an Surah An-Nisaa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Menurut AWNI Jambi, membiarkan masyarakat terisolasi dan kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat jalan rusak merupakan pengabaian terhadap amanah keadilan sosial.
Peringatan Publik
AWNI Jambi mengingatkan bahwa pembiaran berlarut terhadap persoalan ini berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap negara.
“Rakyat masih menempuh jalur konstitusional. Namun ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama akan meninggalkan luka sosial yang dalam,” tegas Sulthan.
Ia mengajak masyarakat di wilayah lain yang mengalami persoalan serupa untuk bersuara secara tertib, mendokumentasikan kondisi lapangan, dan menuntut hak pembangunan secara sah.
Surat terbuka tersebut ditutup dengan refleksi:
“Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali.”
AWNI DPW Provinsi Jambi menegaskan:
Negara harus hadir sekarang,sebelum keterbatasan akses kesehatan terus membahayakan keselamatan rakyat.