Ketika anggaran negara dibahas, bahasa yang dipakai selalu sama. Efisiensi. Penghematan. Penyesuaian. Kata-kata ini hampir selalu diarahkan ke layanan publik yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Subsidi dikurangi, tarif disesuaikan, bantuan diseleksi.
Namun di saat yang sama, negara justru sangat murah hati pada modal besar.
Insentif fiskal diberikan atas nama investasi. Pajak diturunkan, tax holiday diperpanjang, kemudahan regulasi ditawarkan.
Semua demi satu janji klasik. Lapangan kerja. Masalahnya, janji ini jarang dievaluasi dengan jujur.
Banyak insentif dinikmati, sedikit manfaat yang benar-benar menetap.
Struktur kebijakan fiskal menunjukkan keberpihakan yang halus tapi konsisten.
Negara lebih fokus menciptakan iklim ramah investor dibanding membangun jaring pengaman sosial yang kuat.
Risiko bisnis diprivatisasi ke publik, keuntungan dikonsentrasikan di segelintir pihak. Ini bukan teori konspirasi. Ini tercermin dalam alokasi anggaran.
Pajak konsumsi menjadi tulang punggung penerimaan. Artinya, beban negara dipikul oleh rakyat yang belanja untuk hidup.
Sementara itu, pajak kekayaan dan keuntungan modal masih relatif ringan. Sistem memungut lebih banyak dari yang tidak bisa menghindar, dan memberi kelonggaran pada yang bisa bernegosiasi.
Negara berdalih ini perlu demi pertumbuhan.
Namun pertumbuhan seperti apa yang dibangun jika ketimpangan terus melebar. Investasi tanpa distribusi hanya menciptakan pulau-pulau kemakmuran di tengah lautan kerentanan. Secara statistik ekonomi bergerak, secara sosial masyarakat tertekan.
Negara yang kuat bukan negara yang paling ramah pada modal, tetapi yang paling adil dalam membagi risiko dan hasil. Jika negara terus hemat pada rakyat dan dermawan pada modal, maka yang tumbuh bukan kesejahteraan, melainkan ketegangan sosial yang ditunda.
