Pajak sering digambarkan seperti iuran bersama untuk membangun rumah bernama negara. Setiap orang diminta menyumbang sesuai kemampuan, agar atapnya kuat dan lantainya kokoh.
Namun dalam praktiknya, ada penghuni yang membayar penuh, ada yang membayar sebagian, dan ada pula yang menemukan pintu rahasia di belakang rumah untuk keluar tanpa menyentuh kotak iuran.
Di sinilah rasa keadilan mulai retak, pelan tapi pasti.
Bagi pekerja dan kelas menengah, pajak datang tanpa bisa ditawar.
Dipotong langsung dari gaji, tercatat rapi, dan sulit dihindari. Setiap bulan, kontribusi itu terasa nyata karena langsung mengurangi uang yang bisa dibawa pulang.
Sementara itu, kelompok berpenghasilan besar tidak selalu menghadapi mekanisme yang sama.
Dengan struktur usaha, kepemilikan aset, dan penasihat keuangan, pajak bisa diatur, ditunda, atau dipindahkan secara legal.
Bukan disembunyikan, tetapi disiasati.
Data kasar menunjukkan jurang ini. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, porsi penerimaan pajak terbesar justru berasal dari konsumsi dan pajak karyawan, bukan dari kekayaan.
Pajak pertambahan nilai dibayar semua orang setiap kali belanja, dari buruh hingga miliarder.
Sebaliknya, pajak atas aset besar, keuntungan modal, dan kekayaan sering menyumbang porsi yang jauh lebih kecil dibanding potensinya.
Ketimpangan ini membuat sistem pajak terasa berat di bawah, ringan di atas.
Fenomena ini bukan semata soal hukum yang lemah, melainkan desain sistem.
Pajak dibuat mudah dipungut dari yang penghasilannya tetap dan transparan, sementara kekayaan yang bergerak lintas sektor dan lintas negara jauh lebih sulit disentuh.
Akibatnya, negara tetap mendapat pemasukan, tetapi beban utamanya jatuh ke kelompok yang paling sedikit memiliki ruang bernapas.
Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan kelelahan sosial. Rakyat diminta patuh dan berkontribusi, tetapi melihat sebagian kecil selalu punya jalan keluar yang sah.
Pajak yang seharusnya menjadi simbol gotong royong berubah menjadi sumber rasa tidak adil.
Selama sistem lebih tegas kepada yang lemah dan lebih lentur kepada yang kuat, pertanyaan ini akan terus muncul.
Bukan karena rakyat menolak pajak, tetapi karena mereka ingin keadilan ikut membayar, bukan hanya kepatuhan.