Di peta nasional, daerah penghasil sumber daya selalu ditandai sebagai wilayah kaya. Tanahnya subur, perut buminya penuh, lautnya luas.
Namun ketika melihat lebih dekat, kekayaan itu sering tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari warganya.
Jalan rusak, layanan dasar terbatas, dan kesempatan ekonomi sempit. Kekayaan ada, tetapi terasa jauh dari yang seharusnya menikmati.
Masalahnya terletak pada alur kekayaan yang tidak pernah benar-benar berhenti di tempat asalnya.
Sumber daya diambil dari daerah, diolah atau dijual melalui pusat, lalu nilai tambah terbesar dinikmati jauh dari lokasi penghasil.
Data kasar menunjukkan kontribusi daerah penghasil terhadap ekspor nasional sangat besar, tetapi porsi yang kembali dalam bentuk pembangunan lokal jauh lebih kecil dibanding nilai yang keluar.
Bagi masyarakat lokal, tambang, perkebunan, atau proyek besar sering hadir sebagai janji. Lapangan kerja, infrastruktur, dan kesejahteraan.
Namun realitanya, banyak pekerjaan bersifat sementara, sementara dampak lingkungan dan sosial bersifat jangka panjang.
Ketika sumber daya menipis, yang tersisa justru beban. Daerah kehilangan alamnya, tetapi tidak mendapatkan pondasi ekonomi yang kuat.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan.
Jika daerah menyumbang begitu besar bagi negara, mengapa kualitas hidup warganya tertinggal?
Selama pengelolaan sumber daya lebih berorientasi pada arus keluar daripada pembangunan berkelanjutan di daerah, pola ini akan terus berulang.
Kekayaan nasional tumbuh, tetapi ketimpangan lokal mengakar.
Isu ini bukan soal iri antarwilayah, melainkan soal keseimbangan.
Negara yang sehat tidak hanya menghitung pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang menjaga dan menyerahkan kekayaan alamnya tidak ditinggalkan.
Tanpa itu, label negara kaya sumber daya hanya akan menjadi ironi bagi daerah yang terus menanggung biaya paling besar.