Setiap kali krisis datang, polanya hampir selalu sama. Entah itu krisis ekonomi, pandemi, atau gejolak global, yang pertama kali diminta berkorban adalah mereka yang hidupnya sudah pas-pasan.
Rakyat kecil disuruh memahami keadaan, bersabar, dan menyesuaikan diri. Krisis digambarkan seperti badai alam, seolah-olah semua pihak terdampak sama.
Padahal kenyataannya, tidak semua orang berada di kapal yang sama.
Bagi sebagian orang, krisis adalah ancaman langsung terhadap dapur dan tempat tinggal. Sementara bagi kelompok lain, krisis justru menjadi ruang manuver.
Ketika harga turun dan banyak orang terpaksa melepas aset, mereka yang punya cadangan modal bisa membeli lebih murah dan menunggu nilai naik kembali.
Data kasar dari berbagai krisis menunjukkan pola ini berulang. Ketimpangan justru melebar setelah krisis, bukan menyempit.
Kebijakan darurat sering dibungkus dengan bahasa keselamatan bersama.
Subsidi dipangkas, bantuan dipersempit, dan perlindungan dikurangi dengan alasan efisiensi.
Namun pada saat yang sama, kepentingan besar sering tetap dijaga atas nama stabilitas.
Beban penyesuaian kembali jatuh ke bawah. Rakyat kecil menanggung dampak paling cepat, sementara perlindungan bagi mereka datang paling lambat.
Krisis seharusnya menjadi momen koreksi sistem, bukan alasan untuk mengulang ketidakadilan yang sama.
Tetapi selama desain kebijakan lebih memprioritaskan ketenangan pasar dibanding keamanan hidup warga, tekanan akan selalu diarahkan ke kelompok yang paling lemah.
Inilah sebabnya krisis terasa seperti hukuman berlapis bagi rakyat kecil.
Bukan hanya karena keadaan memburuk, tetapi karena sistem memilih siapa yang harus lebih dulu menanggung rasa sakit.