Agustus 25, 2026

Kemensos Perkuat Perlindungan Sosial, Salurkan Bantuan Rp61,84 Miliar dan Matangkan Program Sekolah Rakyat

0
IMG-20260722-WA0054

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat sistem perlindungan sosial melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penyaluran bantuan pascabencana di Kabupaten Aceh Utara, pematangan Program Sekolah Rakyat di sejumlah daerah, hingga penguatan sinergi dengan organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat miskin, rentan, dan terdampak bencana mendapatkan perlindungan serta dukungan sosial secara tepat sasaran.

Salah satu langkah yang dilakukan Kemensos adalah menyalurkan bantuan pascabencana kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp61,84 miliar.

Bantuan tersebut terdiri atas santunan ahli waris bagi 288 jiwa senilai Rp4,32 miliar, santunan bagi 496 korban luka berat sebesar Rp2,48 miliar, bantuan isi hunian untuk 4.212 kepala keluarga (KK) senilai Rp12,64 miliar, bantuan jaminan hidup bagi 15.807 jiwa sebesar Rp21,34 miliar, serta bantuan stimulan ekonomi untuk 4.212 KK dengan nilai Rp21,06 miliar.

Kemensos menyatakan proses pengajuan bantuan tahap berikutnya untuk Aceh Utara dan wilayah sekitarnya masih berlangsung. Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan data penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai mekanisme pemerintah.

Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Data penerima manfaat direkomendasikan oleh dinas sosial daerah, mendapatkan persetujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan selanjutnya menjalani proses validasi melalui mekanisme pemerintah.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dinilai telah membantu menyiapkan data penerima manfaat secara akurat. Menurutnya, data yang valid menjadi salah satu faktor penting agar bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pematangan Program Sekolah Rakyat

Selain penanganan pascabencana, Kemensos terus mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang telah menetapkan 270 siswa sebagai peserta Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

Karena fasilitas gedung permanen belum selesai dibangun, para siswa untuk sementara mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat rintisan di Soreang.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan fasilitas permanen. Pembangunan gedung tersebut direncanakan mulai dilakukan pada Oktober 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Fasilitas permanen itu dirancang memiliki kapasitas sekitar 2.000 siswa untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Pengembangan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok masyarakat rentan.

Program serupa juga tengah dipersiapkan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lahan seluas 9,2 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya diupayakan dapat dimulai pada triwulan III 2026. Program tersebut diarahkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, serta kelompok rentan sosial lainnya.

Konsep Sekolah Rakyat tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan dukungan sosial secara berkelanjutan. Berdasarkan data Kemensos, Parigi Moutong merupakan salah satu dari empat daerah di Sulawesi Tengah yang lolos proses verifikasi untuk pelaksanaan program tersebut.

Perkuat Sinergi Pengentasan Kemiskinan

Dalam rangka memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif, Kemensos juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satunya melalui sinergi dengan Karang Taruna di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna berperan aktif dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Kader Karang Taruna diharapkan dapat membantu pelaksanaan sejumlah agenda Kemensos, termasuk pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Kemensos memandang Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Peran tersebut dinilai strategis untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas berbagai program sosial di tingkat daerah.

Di sisi lain, proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah. Kemensos menargetkan proses penyambungan dan pemutakhiran data dapat terus diselesaikan secara bertahap untuk memperkuat sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.

Kemensos juga tengah melakukan simulasi mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penerima manfaat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan pascabencana, penguatan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, serta pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan.

Keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada akurasi data, transparansi pelaksanaan, pengawasan, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, program perlindungan sosial diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *