VIRALPOST.ID | Jakarta —
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota ibadah haji. Penetapan ini menjadi babak penting dalam upaya penegakan hukum atas tata kelola haji yang selama ini menuai sorotan publik.
Informasi tersebut disampaikan KPK setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum perkara ke tahap penyidikan terhadap yang bersangkutan.
Selain Yaqut, KPK juga menetapkan Ishfah Abidal Aziz atau dikenal sebagai Gus Alex, yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Dugaan Penyimpangan Kuota Haji
Kasus ini berangkat dari dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian kuota tambahan haji yang diterima Indonesia pada musim haji 2023–2024. Penyidik menilai terdapat kebijakan yang tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya terkait proporsi kuota haji reguler dan haji khusus.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus dibatasi pada 8 persen, sementara sisanya diperuntukkan bagi jemaah reguler. Namun dalam praktik yang diselidiki KPK, pembagian tersebut diduga menyimpang dari aturan yang berlaku.
KPK mendalami dugaan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan kerugian negara serta berdampak langsung pada hak calon jemaah haji reguler.
Nilai Kerugian Negara Masih Didalami
Dalam proses penyidikan, KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung potensi kerugian negara. Estimasi awal menunjukkan angka yang signifikan, meski nilai pastinya masih menunggu hasil audit final.
KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap:
peran masing-masing pihak,
alur pengambilan keputusan,
serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab.
Belum Ditahan, Proses Hukum Berjalan
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK menyatakan belum melakukan penahanan terhadap Yaqut maupun Gus Alex. Penahanan akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan dan berdasarkan pertimbangan objektif penyidik.
KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum, dan seluruh pihak yang terlibat tetap memiliki hak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sorotan Publik dan Komitmen Penegakan Hukum
Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan berbagai pihak, mengingat penyelenggaraan ibadah haji menyangkut kepentingan jutaan umat serta menyentuh aspek keadilan, transparansi, dan integritas negara.
Sejumlah pihak di DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah KPK, seraya menekankan pentingnya reformasi tata kelola haji agar lebih akuntabel dan berpihak kepada jemaah.
KPK memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi, sebagai bagian dari komitmen pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik.
Catatan Redaksi
Penetapan status tersangka tidak serta-merta menyatakan seseorang bersalah. Putusan bersalah atau tidak bersalah hanya dapat ditentukan melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
Viralpost.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru secara akurasi, berimbang, dan bertanggung jawab.