Fenomena pola kerja yang dikenal dengan istilah “8.0.4” di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan dalam diskursus reformasi birokrasi. Istilah tersebut merujuk pada kebiasaan bekerja secara formalitas: datang ke kantor pukul 08.00 pagi, menjalani aktivitas tanpa produktivitas yang jelas, lalu pulang tepat pukul 16.00 sore.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengkritik pola kerja tersebut sebagai bentuk “disiplin semu” dalam birokrasi. Menurutnya, budaya kerja ASN tidak boleh hanya berfokus pada aspek kehadiran atau absensi semata, melainkan harus diukur dari kontribusi nyata terhadap pelayanan publik.
Saifullah Yusuf menilai bahwa pola pikir birokrasi yang terlalu menekankan rutinitas administratif berpotensi menghambat kinerja lembaga pemerintah. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan produktivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Budaya kerja yang hanya mengandalkan kehadiran tanpa kinerja nyata tidak lagi relevan dengan tuntutan pelayanan publik saat ini,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari laporan media.
Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong perubahan paradigma kerja di lingkungan ASN agar lebih berorientasi pada hasil kerja dan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja ASN perlu dilakukan secara lebih tegas dan objektif. Aparatur yang tidak menunjukkan kontribusi atau produktivitas yang memadai dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara.
Dengan perubahan pola kerja yang lebih berbasis kinerja, diharapkan ASN tidak hanya hadir secara fisik di kantor, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sumber: Tirto
