Viral Post – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasannya dalam agenda pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar yang dikutip dari rilis Sekretariat Presiden, Minggu (22/3/2026), Prabowo secara terbuka memberikan peringatan keras kepada para menteri dan kepala lembaga.
“Bersihkan dirimu, atau nanti akan dibersihkan,” tegasnya.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Prabowo mengaku telah berulang kali menyampaikan pesan tersebut secara langsung kepada jajaran kabinetnya, sebagai bentuk keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Langkah konkret pun mulai terlihat. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, disebut telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot dua direktur jenderal yang terindikasi melakukan penyimpangan.
“Kalau mau main-main, dia pecat dua dirjen,” ungkap Prabowo.
Tak hanya penindakan, Presiden juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dinilai masih rawan praktik manipulatif,mulai dari under invoicing hingga berbagai bentuk penyimpangan administratif.
Menurutnya, reformasi ini sudah mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan peningkatan signifikan pada sektor penerimaan pajak setelah dilakukan pembersihan di Direktorat Jenderal Pajak.
“Januari sampai Maret naik sekitar 30 persen. Mudah-mudahan bertahan,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menargetkan pembenahan serius di sektor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai masih memiliki celah penyimpangan.
“Bea Cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi harus kita bersihkan,” tegasnya.
Dalam konteks lebih luas, Prabowo menekankan bahwa supremasi hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan bahwa di tengah kekayaan negara, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan,sebuah ironi yang harus segera diselesaikan melalui reformasi nyata, bukan sekadar wacana.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat: era kompromi terhadap penyimpangan perlahan ditutup, digantikan dengan fase baru pemerintahan yang menuntut disiplin, transparansi, dan keberanian mengambil tindakan tegas.
