Viral Post – Mantan Penyidik KPK Bongkar Realitas Gelap Kekuasaan Daerah
Gelombang penangkapan pejabat daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kembali membuka tabir gelap praktik kekuasaan di tingkat daerah.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap melontarkan pernyataan yang mengejutkan publik: banyak kepala daerah yang korup pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu untuk ditangkap.
Pernyataan keras itu muncul di tengah maraknya operasi penindakan KPK sepanjang tahun 2026 yang kembali menyeret sejumlah pejabat publik ke meja hukum.
“Banyak kepala daerah sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja kapan akan ditangkap, apalagi jika integritasnya sudah berada di titik nol,” ujar Yudi dalam keterangannya di Jakarta.
Pernyataan tersebut seakan menjadi alarm keras bahwa korupsi di tingkat daerah masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Biaya Politik Jadi Akar Masalah
Menurut Yudi, salah satu penyebab utama kepala daerah terjerumus dalam praktik korupsi adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Tidak sedikit kandidat yang harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk memenangkan Pilkada. Setelah terpilih, tekanan untuk mengembalikan modal kampanye, melunasi utang politik, hingga memenuhi kepentingan berbagai pihak sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi.
Dalam kondisi seperti itu, jabatan yang seharusnya menjadi amanah rakyat justru berubah menjadi alat untuk mengejar keuntungan pribadi.
“Ambisi untuk mengembalikan modal kampanye sering menjadi awal dari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Yudi.
Rentetan OTT Mengguncang Daerah
Sepanjang awal tahun 2026, KPK tercatat semakin agresif melakukan penindakan. Hingga Maret, lembaga antirasuah itu telah melakukan setidaknya delapan operasi penindakan yang menyasar berbagai sektor pemerintahan.
Beberapa kasus bahkan menyeret kepala daerah yang sebelumnya dikenal memiliki pengaruh kuat di wilayahnya.
Di antaranya adalah kasus yang menjerat Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, serta Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong.
Selain itu, penindakan juga menyasar Maidi, Wali Kota Madiun, terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi, hingga perkara yang menyeret Sudewo, Bupati Pati, dalam kasus pengisian perangkat desa.
Rangkaian penangkapan tersebut semakin menegaskan bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara.
Sosialisasi Antikorupsi Dinilai Tak Cukup
Yudi juga mengkritik pendekatan pencegahan korupsi yang selama ini banyak dilakukan melalui seminar dan sosialisasi.
Menurutnya, upaya tersebut sering kali tidak efektif jika mental korup sudah tertanam sejak awal pejabat tersebut menjabat.
“Sering kali acara pencegahan korupsi hanya menjadi formalitas. Mereka hadir, mendengar, lalu pulang. Tetapi praktik korupsinya tetap berjalan,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai penindakan tegas tetap menjadi cara paling efektif untuk menciptakan efek jera bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.
Jabatan Bisa Berakhir di Penjara
Di akhir pernyataannya, Yudi mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah alat untuk memperkaya diri.
Kepala daerah, menurutnya, harus menyadari bahwa setiap keputusan yang mereka ambil berada di bawah pengawasan hukum dan publik.
Jika amanah itu disalahgunakan, maka konsekuensinya bukan hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kebebasan.
“Jangan sampai jabatan yang diberikan rakyat justru berakhir mengantar mereka ke balik jeruji besi,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat keras bahwa di tengah meningkatnya penindakan hukum, era pejabat kebal hukum semakin sulit dipertahankan.
