JAMBI — Di tengah derasnya arus informasi dan dominasi narasi kekuasaan di ruang publik, suara perlawanan dari kalangan jurnalis kembali menguat. Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, menegaskan bahwa Pers tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai alat perjuangan rakyat.
Menurutnya, fenomena media yang hanya menyampaikan informasi pemerintah tanpa sikap kritis adalah ancaman serius bagi demokrasi. Pers yang kehilangan keberanian untuk mengawasi kekuasaan, kata dia, sama saja dengan meninggalkan mandat sejarahnya.
“Pers bukan humas kekuasaan. Pers lahir untuk mengawasi, mengoreksi, dan memastikan kekuasaan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat,” tegas Rizkan.
Pers Lahir dari Perlawanan, Bukan Kepatuhan
Dalam sejarah dunia, pers modern muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sensor negara dan dominasi kekuasaan absolut. Jurnalisme berdiri bukan untuk menyenangkan penguasa, tetapi untuk memastikan publik mengetahui kebenaran.
Rizkan menilai, ketika media hanya menjadi corong resmi pemerintah, maka fungsi kontrol sosial hilang. Dampaknya bukan sekadar penurunan kualitas jurnalisme, tetapi juga melemahnya demokrasi itu sendiri.
“Kalau media hanya mengutip tanpa menguji, hanya memuji tanpa mengkritik, maka itu bukan pers. Itu propaganda,” ujarnya.
Pilar Keempat Demokrasi yang Mulai Rapuh
Istilah pilar keempat demokrasi bukan sekadar slogan. Pers memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa keberanian pers, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung korup. Oleh karena itu, keberadaan jurnalis independen menjadi benteng terakhir kepentingan publik.
“Negara yang persnya lemah, biasanya korupsinya kuat. Negara yang persnya berani, biasanya rakyatnya terlindungi,” kata Rizkan.
Jurnalis Harus Kembali ke Rakyat
Rizkan juga mengkritik praktik jurnalisme yang terlalu dekat dengan kekuasaan hingga kehilangan jarak kritis. Menurutnya, jurnalis harus kembali kepada akar profesinya , berdiri di sisi masyarakat, bukan di lingkar elit.
Ia menegaskan bahwa tugas utama jurnalis adalah membela kepentingan publik, membuka fakta, dan menyuarakan kebenaran, meskipun berisiko.
“Jurnalis sejati bukan yang dekat dengan pejabat, tetapi yang dekat dengan penderitaan rakyat,” tegasnya.
Seruan Kebangkitan Jurnalisme Pejuang
AWNI menyerukan kebangkitan kembali semangat jurnalisme perjuangan di Indonesia. Dalam pandangan organisasi tersebut, masa depan demokrasi sangat bergantung pada keberanian insan pers menjaga independensi dan integritas.
Rizkan menutup pernyataannya dengan pesan keras kepada seluruh jurnalis Indonesia:
“Kalau pers takut pada kekuasaan, maka rakyat kehilangan harapan. Tapi kalau pers berani, maka demokrasi akan tetap hidup.”
Seruan ini menjadi pengingat bahwa pers bukan sekadar profesi, melainkan amanah perjuangan untuk menjaga kebenaran, keadilan, dan masa depan bangsa.
