Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyikapi secara dewasa dan penuh tanggung jawab setiap kebijakan strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya di bidang politik luar negeri.
Seruan tersebut disampaikan Rizkan merespons dinamika publik pasca keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace, forum perdamaian internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Rizkan, kebijakan tersebut harus dipahami dalam kerangka kepentingan nasional jangka panjang dan perjuangan kemanusiaan global, terutama bagi rakyat Palestina.
Pernyataan ini mengemuka setelah Presiden Prabowo menggelar pertemuan resmi dengan 16 organisasi Islam nasional, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, di Istana Negara pada Selasa (3/1). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan penjelasan langsung mengenai landasan geopolitik dan kemanusiaan di balik keputusan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
Kepemimpinan Strategis dan Diplomasi Bermartabat
Rizkan menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo tidak dapat dilihat secara parsial atau emosional. Menurutnya, kebijakan luar negeri Indonesia selalu berangkat dari kalkulasi matang atas posisi strategis bangsa di kancah global.
“Sebagai bangsa besar, Indonesia harus berpikir jauh ke depan. Presiden Prabowo bukan pemimpin seremonial, melainkan pemimpin strategis. Setiap kebijakan luar negeri pasti dihitung secara cermat untuk kepentingan rakyat dan martabat Indonesia di mata dunia,” tegas Rizkan.
Ia menilai, keterlibatan aktif Indonesia dalam forum perdamaian internasional justru membuka ruang diplomasi yang lebih konkret dan efektif dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina, bukan sebaliknya.
Dialog dengan Ormas Islam sebagai Cerminan Demokrasi
Lebih lanjut, Rizkan mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang memilih berdialog langsung dengan organisasi-organisasi Islam arus utama sebelum dan sesudah pengambilan kebijakan strategis negara. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab secara moral.
“Ketika NU, Muhammadiyah, MUI, dan tokoh-tokoh pesantren menyatakan memahami dan mendukung, itu menunjukkan kebijakan ini bukan keputusan sepihak. Ada pertimbangan kemanusiaan, moral keagamaan, dan kepentingan nasional yang menyatu,” ujarnya.
Imbauan Hindari Narasi Provokatif
Rizkan juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi provokatif, spekulasi liar, atau framing yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memecah persatuan nasional.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Namun menghormati kepala negara adalah kewajiban konstitusional. Kritik boleh, tapi jangan menihilkan niat baik dan perjuangan Presiden Prabowo untuk rakyat Indonesia dan kemerdekaan Palestina,” katanya.
Peran Pers dalam Isu Global Sensitif
Sebagai tokoh pers dan aktivis jurnalisme independen, Rizkan secara khusus menyerukan kepada insan media untuk menjaga profesionalisme dan kedewasaan dalam pemberitaan, terutama terkait isu global yang sensitif.
“Media harus menjadi jembatan pencerahan, bukan alat agitasi. Dalam isu Palestina dan geopolitik global, Indonesia membutuhkan pers yang objektif, berimbang, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Rizkan menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap konsisten berjalan di jalur konstitusi, kepentingan rakyat, serta martabat bangsa Indonesia dalam percaturan global.
Catatan Redaksi :
Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi aktif. Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace dipandang sebagai upaya memperluas pengaruh diplomatik Indonesia agar suara kemanusiaan dan keadilan global dapat diperjuangkan secara lebih efektif dan strategis.
