ViralPost.id —
Tuntutan rakyat terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan transparan semakin menguat. Di tengah sorotan publik atas integritas pejabat, Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Sumatra Raya, Rizkan Al Mubarrok, menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah sumpah jabatan, bukan alat kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurut Rizkan, rakyat tidak lagi membutuhkan retorika politik. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata keberanian pemerintah daerah untuk jujur, terbuka, dan siap diawasi.
“Rakyat menginginkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan penuh akuntabilitas. Itu bukan permintaan berlebihan, itu hak konstitusional,” tegasnya.
Ia menilai, korupsi telah merusak sendi keadilan dan memperlambat pembangunan daerah. Anggaran yang seharusnya untuk rakyat justru kerap bocor di meja kekuasaan.
Rizkan menekankan, transparansi adalah bentuk penghormatan pemerintah kepada rakyatnya sendiri. Ketika anggaran dibuka, kebijakan dijelaskan, dan pejabat berani diawasi, maka kepercayaan publik akan tumbuh.
“Daerah tidak akan maju jika pemimpinnya alergi kritik. Pemerintahan bersih lahir dari keberanian diawasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan peran media sebagai pilar demokrasi yang wajib menjaga nurani publik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Pemerintahan bersih dan transparan bukan slogan kampanye, melainkan kewajiban moral yang akan diuji oleh sejarah. Rakyat menunggu bukti, bukan janji.
