Indonesia kembali dipaksa menelan ironi yang sama, berulang, dan menyakitkan. Di saat krisis iklim semakin nyata, bencana ekologis kian sering terjadi, dan rakyat di akar rumput bergulat dengan kesulitan hidup, hutan penyangga utama kehidupan terus tergerus tanpa ampun.
Pohon-pohon tumbang bukan karena usia, tetapi karena keserakahan. Tanah-tanah adat hilang bukan karena tak bertuan, melainkan karena kuasa modal dan izin yang dilegalkan. Di balik jargon pembangunan dan investasi, terselip satu kenyataan pahit: ada pihak-pihak yang sanggup menumpuk harta di atas penderitaan rakyat dan kehancuran alam.
Hutan Bukan Sekadar Pohon, Ia Adalah Nafas Rakyat
Hutan bukan hanya kumpulan kayu yang bisa dihitung dengan kubikasi. Ia adalah sistem kehidupan: pengatur air, penyangga iklim, sumber pangan, dan ruang hidup jutaan masyarakat adat serta petani kecil. Ketika hutan dirampas, yang hilang bukan hanya tutupan hijau, tetapi hak hidup rakyat.
Banjir bandang, longsor, kekeringan ekstrem, hingga konflik agraria adalah harga mahal yang harus dibayar publik. Ironisnya, harga itu tidak dibayar oleh para perusak, melainkan oleh warga desa, buruh tani, dan masyarakat adat yang suaranya nyaris tak terdengar di ruang kekuasaan.
Legal di Atas Kertas, Biadab di Lapangan
Banyak kerusakan hutan hari ini berlindung di balik izin. Konsesi dilegalkan, tetapi pengawasan diabaikan. Analisis dampak lingkungan dijadikan formalitas, sementara di lapangan hutan dibabat, sungai tercemar, dan ruang hidup rakyat menyempit.
Inilah wajah kejahatan struktural: ketika perampasan alam tampak sah secara administratif, tetapi brutal secara kemanusiaan. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penerbit stempel izin yang menguntungkan segelintir elite.
Rakyat Dipaksa Bertahan, Elite Berpesta
Di satu sisi, rakyat dipaksa bertahan dengan hasil panen yang gagal, air bersih yang tercemar, dan ancaman bencana yang datang silih berganti. Di sisi lain, laporan keuntungan perusahaan terus menanjak, kekayaan terakumulasi, dan gaya hidup mewah dipamerkan tanpa rasa bersalah.
Ketimpangan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari sistem yang membiarkan eksploitasi alam berjalan tanpa keberpihakan pada manusia. Hutan dirampas, rakyat dikorbankan, keuntungan diprivatisasi.
Ini Bukan Takdir, Ini Pilihan Politik
Kerusakan hutan bukan nasib, melainkan hasil keputusan. Keputusan tentang siapa yang dilindungi dan siapa yang dikorbankan. Keputusan tentang apakah pembangunan berpihak pada rakyat atau tunduk pada modal.
Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ketika pelanggar besar lolos sementara rakyat kecil dikriminalisasi, maka yang rusak bukan hanya hutan,tetapi keadilan itu sendiri.
Saatnya Negara Berdiri di Sisi Rakyat dan Alam
Negara tidak boleh terus absen. Penegakan hukum harus menyentuh aktor-aktor besar, bukan berhenti pada simbol. Evaluasi izin harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berani. Hutan harus dipandang sebagai warisan kehidupan, bukan komoditas semata.
Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa di masa ketika alam menjerit dan rakyat menderita, ada mereka yang memilih menumpuk harta dan ada pula yang memilih diam.
Dan diam, dalam kejahatan ekologis, adalah bentuk keberpihakan paling berbahaya.
